Penghentian Sementara Pembangunan Perumahan Dimanfaatkan untuk Mengevaluasi Tata Ruang – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai penghentian sementara izin pembangunan perumahan akan menjadi bahan diskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi siap memberikan penjelasan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 180/HUB.03.08.02/DISPERKIM tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Perumahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada 13 Desember 2025.

“Kita ajak KDM (Dedi Mulyadi) diskusikan (soal SE),” kata Ara kepada wartawan dalam pesan singkat.

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa landasan dirinya mengeluarkan SE tersebut ditujukan untuk wilyah dengan potensi tinggi terdampak fenomena alam, seperti banjir hingga longsor. Di waktu yang sama, pihaknya meminta bidang tata ruang untuk berkoordinasi dan melakukan pemetaan secara menyeluruh sebagai bagian dari mitigasi bencana.

Ia mencontohkan wilayah Bekasi dan Karawang sudah mendapat dampak buruk pembangunan perumahan tanpa kendali tata ruang. Banyak bangunan liar yang harus dibongkar karena mengganggu daerah aliran Sungai.

“Problemnya menurut saya dua ya. Ini kan ada dua pola pengembang. Satu, pengembang kelas atas melahirkan rumah mewah. Yang kedua, pengembang yang melahirkan rumah sederhana atau sangat sederhana. Itu polanya beda,” kata Dedi.

Menurutnya, pengembang perumahan mewah cenderung menguruk lahan dan membangun sistem pengendalian air sendiri, sementara pengembang rumah sederhana sering kali meninggalkan masalah lingkungan setelah proyek selesai.

Ketika ada dampak lingkungan, pemerintah daerah dengan anggaran yang terbatas mendapat beban berat. Ia menegaskan, persoalan inilah yang ingin dibahas bersama pemerintah pusat agar kebijakan perumahan selaras dengan kelestarian lingkungan.

“Ini yang mari kita bicarakan agar penyediaan perumahan pemukiman selaras dengan tingkat keharmonian alam,” katanya.

Kasus lain adalah longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung. Peristiwa itu bukan yang pertama kali terjadi. “Itu sebenarnya kan sebelumnya sudah belah tanahnya dan sudah diingatkan. Di sampingnya, di Arjasari ini banjir perumahan,” katanya.

Menurut Dedi, evaluasi tata ruang saat ini sedang berjalan, namun proses perubahan regulasi membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara ancaman bencana datang tanpa menunggu aturan selesai.

“Maka saya melakukan langkah. Sudah stop dulu, kita mikir dulu deh jeda sebentar, kemudian kita rumuskan dan kita petakan gitu. Saya ingin dua-duanya tercapai. Masyarakat punya rumah, kemudian lingkungan memiliki harmoni,” katanya.

Sebagai solusi jangka panjang, Dedi mendorong pembangunan perumahan vertikal, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan. “Semua ya, bukan hanya Bandung, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang semua daerah yang areal tanahnya sudah habis harus memikirkan rumah vertikal,” tegasnya.