Penghargaan Negara untuk Soeharto Tuai Respons Publik – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Pemberian penghargaan negara kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali menjadi perhatian publik dan memunculkan diskusi mengenai cara bangsa menilai perjalanan sejarahnya.

Meski menuai pro dan kontra, langkah tersebut dipandang sebagian kalangan sebagai bentuk kematangan bangsa dalam melihat sejarah secara lebih menyeluruh dan proporsional.

Indonesia memiliki perjalanan panjang dengan capaian, dinamika politik, hingga tantangan sosial-ekonomi yang kompleks.

Mengakui peran Soeharto dalam fase pembangunan nasional dianggap sebagai bagian dari upaya menempatkan sejarah secara komprehensif tanpa menghapus catatan kritis terhadap masa pemerintahannya.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menilai bangsa besar adalah bangsa yang mampu menghormati pemimpinnya. Ia menyebut penghargaan tersebut tidak hanya bernilai simbolis, tetapi juga dapat memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan.

“Setiap mantan presiden yang telah wafat layak dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional. Mereka telah berjuang dan mengabdi untuk negeri. Tidak perlu menyimpan dendam atau membesar-besarkan kekurangan masa lalu, karena tidak ada manusia yang sempurna,” ujar Asrorun.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ia menekankan bahwa penilaian terhadap tokoh bangsa harus berdasarkan data objektif, bukan stigma atau kepentingan politik. Fadli juga menyatakan tidak ada bukti hukum maupun temuan sejarah yang mengaitkan Soeharto dengan tuduhan genosida 1965–1966.

“Tuduhan itu tidak pernah terbukti secara hukum maupun fakta sejarah yang sahih,” katanya.

Dari kalangan mahasiswa, Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia (KSI), Charles Gilbert, menilai Soeharto memberi kontribusi besar terhadap pembangunan nasional.

Ia menyebut Soeharto menata ekonomi, memperkuat stabilitas, dan mendorong pembangunan infrastruktur yang manfaatnya masih dirasakan hingga hari ini.

“Soeharto adalah figur yang memberi stabilitas bagi Indonesia. Memberikan gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk keadilan sejarah,” ucap Charles.

Selama lebih dari tiga dekade, berbagai program Orde Baru turut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan, memperluas akses pendidikan dasar, membangun infrastruktur, hingga memperkuat ketahanan pangan melalui program transmigrasi dan swasembada beras.

Di tengah meningkatnya polarisasi politik, kemampuan masyarakat melihat sejarah dengan sudut pandang yang lebih dewasa dinilai penting untuk menjaga kualitas dialog kebangsaan. Penghargaan negara untuk Soeharto dinilai dapat menjadi momentum refleksi sejarah sekaligus memperkuat rekonsiliasi nasional.

Langkah pemerintah ini dipahami bukan sebagai upaya menutupi kritik terhadap masa Orde Baru, tetapi sebagai pengakuan atas pengaruh besar Soeharto terhadap arah pembangunan Indonesia. Penghargaan tersebut disebut sebagai bagian dari penyikapan sejarah secara jujur, proporsional, dan lebih berimbang. (dbs)