Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Pengaruh

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat daftar yang sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, APBN Perubahan, dan kewajiban APBN Tahunan ditetapkan dengan undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BPRS) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan setiap perubahan yang terjadi pada variabel ekonomi makro akan sangat mempengaruhi anggaran pemerintah. Dan sebaliknya, setiap perubahan kebijakan anggaran pemerintah (sebagai cerminan dari kebijakan fiskal) yang diambil oleh pemerintah pada gilirannya juga akan mempengaruhi kegiatan perekonomian.

Baca juga artikel terkait: Pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara menurut dasar hukum APBN

fungsi APBN

1. Fungsi otorisasi berarti APBN merupakan dasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada tahun yang bersangkutan, sehingga pengeluaran atau pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. ---

   Fungsi perencanaan artinya APBN dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jika pengeluaran direncanakan sebelumnya, negara dapat membuat rencana untuk mendukung pengeluaran tersebut. Misalnya, direncanakan dan dianggarkan untuk membangun proyek pembangunan jalan yang bernilai miliaran. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar dapat berjalan dengan lancar.

3. ---

   Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN harus menjadi pedoman untuk menentukan apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan demikian, rakyat akan mudah menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang rakyat untuk kepentingan tertentu dibenarkan atau tidak.

4. ---

   Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran pemerintah harus ditujukan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. ---

   Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. ---

   Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN merupakan instrumen untuk menjaga dan mengejar keseimbangan fundamental ekonomi.

Baca juga artikel terkait: Pengertian dan Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia

Asas dan prinsip penyusunan APBN

Prinsip-prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, ada tiga prinsip penyusunan APBN, yaitu:

• Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
• Intensifikasi penagihan dan penagihan debitur pemerintah.
• Penuntutan ganti rugi atas kerugian negara dan tuntutan denda.

Sedangkan berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

• Hemat, efisien dan sesuai kebutuhan.
• Diarahkan, dikendalikan, sesuai dengan program atau rencana kegiatan.
• Sebisa mungkin menggunakan produksi dalam negeri dengan mempertimbangkan kemampuan atau potensi nasional.

Prinsip penyusunan APBN

APBN disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber pendapatan dalam negeri.
2. Menghemat atau meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan
4. Fokus pada asas dan hukum negara

Baca Juga Artikel Terkait : Anggaran – Pengertian, Jenis, Tujuan, Manfaat, Jenis, Contoh, Pakar

tujuan APBN

sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk meningkatkan produksi, menyediakan lapangan kerja dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD mencakup periode satu tahun, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah perkiraan jumlah rencana pendapatan dan belanja daerah untuk periode tertentu di masa mendatang yang disusun secara sistematis dengan tata cara dan bentuk tertentu.

Baca juga artikel terkait: Sistem Perpajakan Indonesia beserta Ketentuan dan Asasnya

Fungsi anggaran

• Fungsi otorisasi berarti bahwa APBD merupakan dasar realisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD, suatu kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

• ---

  Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD merupakan pedoman bagi pimpinan dalam merencanakan kegiatan untuk tahun yang bersangkutan.

• ---

  Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD merupakan pedoman bagi pimpinan dalam merencanakan kegiatan untuk tahun yang bersangkutan.

• ---

  Fungsi pengawasan mengandung pengertian bahwa APBD merupakan pedoman untuk menilai berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

• ---

  Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

• ---

  Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

• ---

  Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD merupakan instrumen untuk menjaga dan mengusahakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Baca juga artikel terkait: Menjelaskan ekonomi terbuka dan faktor-faktornya

Dasar hukum APBD

Dasar hukum anggaran pendapatan dan belanja daerah (RPBD) adalah sebagai berikut

1. UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pemantauan, Penyusunan dan Perhitungan APBD.
4. PP no. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah

Baca juga artikel terkait: pengertian, tujuan, ciri-ciri dan jenis prinsip ekonomi

Tujuan anggaran

Pada dasarnya tujuan penyusunan APBD sama dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja bagi penyelenggara negara di daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Dengan adanya APBD, pemborosan, kecurangan dan kesalahan dapat dihindari.

Sasaran anggaran lainnya termasuk…

• Untuk membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah untuk mencapai tujuan fiskal
• Meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian di lingkungan pemerintah daerah.
• Membantu menawarkan dan menciptakan efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik dan umum.
• Membuat prioritas belanja atau prioritas belanja pemerintah daerah.
• Menawarkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).

Baca juga artikel terkait: Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan Fungsinya

Pengaruh APBN dan APBD

Saat ini, kebijakan anggaran pemerintah berperan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, terutama di saat dunia usaha belum sepenuhnya pulih akibat krisis ekonomi beberapa tahun lalu. Peran anggaran melalui kebijakan stimulus fiskal diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari perannya dalam permintaan agregat. Hal ini sesuai dengan teori Keynesian, bahwa stimulasi fiskal melalui “pembelanjaan pemerintah” dapat membantu baik barang dan jasa maupun investasi atau belanja modal untuk menggerakkan sektor riil.

Dalam penyusunan APBN dan APBD dapat berdampak pada peningkatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan penghematan pengeluaran.

Pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian masyarakat meliputi:

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat berarti mengetahui besaran GNP dari tahun ke tahun.
• Menciptakan stabilitas keuangan atau moneter bagi negara karena dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.
• Menghasilkan investasi publik karena dapat mengembangkan industri dalam negeri.
• Memperlancar pembagian pendapatan berarti mampu mengetahui sumber pendapatan dan penggunaan untuk biaya pegawai dan biaya barang dagangan, serta yang lainnya.
• Perluasan lapangan kerja, karena ada proyek pembangunan pemerintah dan investasi pemerintah, untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.