Pemkot Bandung Tunggu Finalisasi Data PKL Terdampak Proyek BRT – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses validasi dan verifikasi data pedagang kaki lima (PKL) terdampak proyek pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) segera dilakukan setelah data final diterima dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Saat ini, data tersebut masih dalam tahap penyempurnaan di tingkat pusat.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung, Budhi Rukmana mengatakan pendataan awal terhadap para pedagang dilakukan langsung oleh Kemenhub melalui pelaksana proyek (PIC) mereka. Selanjutnya, Pemkot Bandung akan menindaklanjuti dengan verifikasi lapangan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data sebelum dilakukan sosialisasi dan penataan.

“Data itu dari Kemenhub, melalui PIC yang mereka tunjuk. Kami di daerah akan memvalidasi dan memverifikasi data yang sudah mereka buat. Insya Allah dalam waktu dekat prosesnya berjalan, karena datanya saat ini belum final,” ujar Budhi saat ditemui di Kiara Artha Park, Kota Bandung, Jumat (31/10/2025).

Budhi menegaskan langkah validasi dilakukan agar tidak ada pedagang yang terlewat dari pendataan maupun terdata ganda. Pemerintah berupaya agar seluruh PKL yang terdampak tetap mendapat kepastian dan solusi usaha.

“Kami ingin memastikan data benar-benar valid. Prinsipnya, semua pedagang yang terdampak harus tercatat dan mendapat kejelasan. Jangan sampai ada yang merasa terabaikan,” ucapnya.

Budhi mengungkapkan Pemkot Bandung sudah menyiapkan lokasi untuk pelaksanaan sosialisasi kepada para pedagang. Namun kegiatan tersebut baru akan digelar setelah data final dari Kemenhub diterima agar sasaran sosialisasi tepat dan sesuai dengan hasil pendataan.

“Tempat sosialisasi sudah kami siapkan, tetapi kami menunggu data pasti dulu. Setelah data valid, kami langsung bergerak,” ujarnya.

Mengenai jumlah titik lokasi yang akan ditertibkan, Budhi belum bisa memastikan secara detail. Ia menjelaskan koordinasi terus dilakukan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Kemenhub, serta instansi terkait lainnya untuk memetakan area terdampak dan menentukan langkah teknis di lapangan.

“Detail jumlah titik dan pedagang yang akan terdampak masih dibahas bersama Dishub dan Kemenhub. Semua masih dalam tahap pemantapan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ucapnya.

Proyek BRT Bandung Raya merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki sistem transportasi publik yang lebih cepat, efisien, dan ramah lingkungan. Di sisi lain, proyek ini menuntut penataan ulang terhadap aktivitas perdagangan informal yang tumbuh di sekitar jalur transportasi tersebut.

Budhi menekankan Pemkot Bandung akan memastikan seluruh proses berjalan secara kolaboratif dan humanis. Pemerintah berkomitmen menata kawasan tanpa mematikan aktivitas ekonomi para pedagang kecil.

“Kami berpegang pada prinsip keseimbangan. Pembangunan tetap berjalan, tapi kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil, harus tetap terlindungi,” katanya.(dsn)