Pemkot Bandung Tegas Atasi Sampah, Sanksi Hukum Tipiring Hingga Kurungan Penjara – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menanggapi persoalan sampah yang menumpuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Cicadas. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Sanksi hukum mulai dari tindak pidana ringan (tipiring) hingga kurungan penjara akan diberlakukan sesuai peraturan daerah.

Penegasan ini disampaikan Erwin usai menerima laporan warga sekaligus melakukan peninjauan lapangan. Sejak pukul 06.00 WIB, ia bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), camat, lurah, dan aparat Satpol PP turun langsung mengecek kondisi di lokasi.

“Ternyata benar ada tumpukan sampah di pinggir jalan, padahal itu bukan TPS resmi. Setelah dicek, sampah berasal dari warga tiga kelurahan, yakni Cikutra, Kebonwaru, dan Cicadas. Tapi banyak juga yang datang dari luar kota dan sengaja membuang di sana,” jelas Erwin di Balai Kota Bandung, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, kebiasaan warga membuang sampah di kawasan itu sudah berlangsung lama, bahkan mengakar sejak masa pandemi COVID-19. Situasi tersebut memancing orang lain ikut-ikutan, sehingga lokasi itu kerap dijadikan tempat pembuangan liar.

“Ini bukan masalah volume semata, tapi kebiasaan buruk yang akhirnya mencoreng citra kota. Jalan Ahmad Yani adalah kawasan ramai dengan rumah sakit, pusat belanja, dan aktivitas warga. Jangan sampai jadi kumuh hanya karena ulah segelintir orang,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan merevitalisasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Cikutra. Erwin menilai TPS tersebut memiliki lahan yang cukup luas, tetapi selama ini belum dimanfaatkan optimal. Ia sudah menginstruksikan DLH untuk menyiapkan perbaikan fasilitas serta menempatkan insinerator di kawasan itu.

“Mudah-mudahan DLH bisa memaksimalkan. Ada dua opsi insinerator yang bisa ditempatkan di Cikutra agar sampah tidak lagi menumpuk di pinggir jalan,” katanya.

Satpol PP diminta berjaga 24 jam penuh di titik rawan pembuangan sampah. Warga yang tertangkap tangan membuang sembarangan akan langsung ditindak.

“Kalau ada yang ketahuan, jangan hanya ditegur. Langsung proses tipiring, bahkan kalau perlu disidang di tempat. Sudah ada dasar hukumnya di perda,” ujar Erwin.

Sanksi yang dikenakan, menurutnya, minimal berupa denda. Namun, perda juga memungkinkan adanya hukuman kurungan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan tidak lagi menganggap enteng pelanggaran ini.

“Kalau masih ada yang nekat, ya kita tangkap dan proses hukum. Supaya ada efek jera,” tambahnya.

Lebih jauh, Erwin menjelaskan Pemkot Bandung juga menyiapkan rencana pembangunan insinerator tambahan di kawasan Kosambi. Namun, proyek ini baru akan masuk dalam rencana anggaran tahun 2026.

“Untuk Kosambi memang baru dianggarkan tahun depan. Tapi untuk Cikutra, mudah-mudahan bisa lebih cepat terealisasi, karena lokasinya padat dan persoalan harus segera diatasi,” ujar Erwin.(dsn)