Pemkot Bandung Tak Campur Konflik Yayasan Kebun Binatang, Bandung Zoo – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan tidak akan ikut campur dalam konflik internal dua kubu yayasan pengelola Kebun Binatang Bandung. Pemkot menegaskan hanya akan memberikan izin pemanfaatan lahan apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai.

Hal ini disampaikan Kasubdit Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) BKAD Kota Bandung, Herman Hari Rustaman, seusai menghadiri pertemuan mediasi di lokasi Kebun Binatang.

“Sepanjang kedua kubu belum berdamai, Pemkot tidak bisa mengeluarkan izin pemanfaatan aset. Tapi kalau sudah ada perdamaian, silakan ajukan permohonan secara resmi,” ujar Herman, Rabu (6/8/2025) malam.

Mediasi tersebut dihadiri sejumlah unsur Pemkot seperti Kepala BKAD, Kabid Inventarisasi BMD, Bagian Hukum, Satpol PP, DPKP, Kesbangpol, hingga perwakilan dari kepolisian. Mediasi dipimpin oleh Wakapolrestabes Bandung sebagai perwakilan dari pihak kepolisian.

Menurut Herman, keputusan Pemkot Bandung sudah dikoordinasikan langsung dengan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Pemerintah kota memilih netral dan tidak ingin gegabah di tengah polemik yang dinilai berisiko merugikan keuangan daerah.

“Kami tidak ingin ada kegiatan usaha berjalan di atas aset milik Pemkot tanpa kejelasan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Pemkot juga tengah menyusun surat resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Jika konflik internal tidak kunjung selesai, Pemkot akan mengusulkan pencabutan izin lembaga konservasi, sebagaimana opsi yang disepakati dalam rapat di Kemenhut pada April lalu.

“Kalau sewa atau pemanfaatan secara baik-baik tidak bisa dilanjutkan, maka opsi berikutnya adalah pencabutan izin. Selanjutnya, Kementerian akan menunjuk tim pengelola sementara,” ujar Herman.

Mengenai operasional Kebun Binatang Bandung, Pemkot menyebut keputusan tersebut bersifat situasional. Hingga kini, belum ada izin pembukaan kembali karena kedua belah pihak belum menunjukkan iktikad berdamai.

“Kami masih tunggu perkembangan. Kalau besok kondusif dan ada perdamaian, tentu bisa saja dibuka kembali,” ungkapnya.

Di sisi lain, Herman juga menegaskan baik pengelola lama maupun yang baru sama-sama mengklaim memiliki legalitas. Namun karena belum ada titik temu, Pemkot memilih tidak memihak.

“Kalau kami beri izin ke salah satu pihak, pasti akan memicu konflik baru. Jadi kami tunggu sampai keduanya bisa akur,” ungkapnya.

Terkait nasib satwa yang ada di dalam kebun binatang, Herman menyebut tanggung jawab masih berada di tangan Yayasan Margasatwa Tamansari. Namun Pemkot juga siap berkoordinasi lebih lanjut dengan KLHK untuk menjamin kesejahteraan satwa jika konflik berkepanjangan.

“Kesejahteraan satwa tidak boleh diabaikan. Jika perlu, kami akan minta Kemenhut segera mengambil langkah strategis,” pungkasnya.(dsn)