Pemkot Bandung Perketat Izin Bangunan, Pengusaha Diminta Tidak Abai – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan tersebut menjadi perhatian serius seiring masih maraknya pemanfaatan bangunan untuk kegiatan usaha dan hunian tanpa dokumen resmi.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menuturkan pemerintah daerah tidak akan menghambat pertumbuhan usaha maupun investasi. Namun, ia meminta seluruh pemilik bangunan dan pelaku usaha untuk taat terhadap prosedur administrasi sesuai peraturan.

Menurutnya, kepatuhan dokumen bukan sekadar formalitas, melainkan aspek keselamatan dan tanggung jawab hukum.

“Kita permudah, kita percepat. Hanya saja tolong disiplin. Kalau tidak mengurus izin, ya risikonya disegel,” tegas Erwin di kawasan Jalan Merdeka, Jumat (24/10/2025).

Erwin menambahkan pengusaha harus memahami kelalaian mengurus perizinan dapat berakibat pada penghentian operasional dalam waktu lama. Kondisi tersebut justru lebih merugikan pelaku usaha karena berdampak pada aktivitas bisnis, tenaga kerja, dan citra layanan kepada masyarakat.

Ia memastikan Pemkot Bandung bersikap terbuka terhadap investasi baru sepanjang seluruh ketentuan dipatuhi.

Pada saat yang sama, menurutnya, Pemkot Bandung tengah berupaya menyederhanakan proses pelayanan perizinan melalui sistem berbasis digital. Upaya ini bertujuan mengurangi hambatan birokrasi sekaligus meningkatkan akurasi data bangunan.

Namun, percepatan sistem tetap membutuhkan dukungan dokumen teknis yang sesuai standar demi keselamatan bangunan dan tata ruang.

Kepala Dinas Cipta Bintar, Rulli Subhanudin mengungkapkan data dari Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang (Cipta Bintar) menunjukkan dari hampir 600.000 bangunan di Kota Bandung, baru sekitar 50 persen yang telah mengantongi PBG. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen tergolong bangunan hunian, sementara sisanya mencakup fasilitas usaha, komersial, dan bangunan publik. Angka tersebut menunjukkan masih banyak bangunan yang belum teradministrasikan secara resmi.

Kepala Dinas Cipta Bintar, Rulli Subhanudin menjelaskan pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah ketidaksesuaian fungsi antara izin dan pemanfaatan bangunan. Banyak pemilik bangunan langsung menjalankan kegiatan usaha tanpa menyesuaikan izin ketika terjadi perubahan fungsi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan keselamatan karena struktur bangunan dirancang untuk kebutuhan yang berbeda.

Selain masalah fungsi, Rulli menambahkan hambatan lain yang sering muncul dalam proses perizinan adalah ketidaksesuaian dokumen perencanaan teknis dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Padahal, prosedur penerbitan PBG memiliki standar operasional (SOP) maksimal 28 hari jika seluruh dokumen telah memenuhi persyaratan.

“Sering kali dokumen lengkap, namun tidak benar secara teknis. Itu yang membuat proses bolak-balik,” ujar Rulli.

Untuk mengatasi persoalan teknis tersebut, Dinas Cipta Bintar intensif melakukan sosialisasi kepada konsultan bangunan, arsitek, dan asosiasi perencana. Pendampingan dilakukan agar penyusunan dokumen teknis tidak berulang kali direvisi. Dengan pemahaman lebih baik, proses perizinan diharapkan berjalan lebih efisien dan tidak membebani pelaku usaha.

Rulli menegaskan pengawasan di lapangan akan dilakukan secara bertahap tetapi masif. Penindakan bangunan tanpa izin dilakukan bukan semata-mata sebagai sanksi, melainkan untuk memastikan keselamatan publik dan kesesuaian tata ruang kota.

“Pemkot juga tidak ingin pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan sekitar jika standar bangunan diabaikan,” ucapnya.

Menurutnya, kepatuhan terhadap PBG menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, tertata, dan mendukung kenyamanan warga.

Rulli berharap kesadaran masyarakat meningkat dan pelaku usaha dapat proaktif mengurus izin sebelum memulai operasional usaha. Dengan demikian, kasus penyegelan bangunan dapat ditekan seminimal mungkin.

Erwin mengingatkan keberadaan PBG tidak hanya penting bagi pelaku usaha, tetapi juga bagi pemilik bangunan hunian. Sertifikasi tersebut menyediakan kepastian hukum, standar konstruksi yang benar, serta mengurangi risiko kecelakaan bangunan. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah tingginya kebutuhan lahan dan pertumbuhan hunian vertikal.

Erwin menambahkan Pemkot Bandung mengarahkan agar proses digitalisasi perizinan terus diperluas. Sistem terintegrasi diyakini dapat mempercepat pengumpulan data, memudahkan pengawasan, dan memberikan transparansi bagi masyarakat. Dengan keteraturan administrasi, pola pembangunan kota dinilai akan lebih terukur dan berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah penertiban tersebut, Erwin berharap Bandung dapat berkembang sebagai kota berdaya saing tanpa mengesampingkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

“Penegakan aturan menjadi salah satu upaya menjaga kualitas pembangunan sekaligus melindungi warga dari kemungkinan risiko struktur bangunan yang tidak layak,” ujar Erwin.

Untuk itu, Erwin menegaskan masyarakat dan pelaku usaha diimbau tidak menunda pengurusan PBG. Pemkot siap membantu proses perizinan selama semua persyaratan dipenuhi dengan benar.

“Kesadaran dan kedisiplinan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan tata ruang yang tertib dan aman bagi seluruh warga Kota Bandung,” ucap Erwin.(dsn)