Pemkot Bandung Optimalkan PAD, Tegas Tertibkan Ribuan Reklame Ilegal – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah tegas menertibkan ribuan papan reklame ilegal yang masih berdiri di berbagai titik. Penertiban dilakukan bukan hanya demi menjaga kerapihan tata kota, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini bocor hingga diperkirakan mencapai Rp20 miliar per tahun.

Rapat koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipimpin Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Hadir dalam rapat tersebut Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Cipta Karya, Bapenda, Dishub, Diskominfo, DSDABM, serta perwakilan kewilayahan.

“Penertiban harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Reklame bukan hanya soal keuntungan pengusaha, tapi juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik, saya yakin PAD Kota Bandung dari sektor reklame akan meningkat signifikan,” ujar Erwin saat ditemui usai memimpin rapat, di Balai Kota Bandung, Senin (15/9/2025).

Erwin mengungkapkan data Pemkot Bandung menunjukkan ribuan papan reklame bermasalah masih berdiri di berbagai ruas jalan. Sebagian besar tidak berizin, sementara sebagian lainnya sudah habis masa berlaku izinnya. Keberadaan reklame tersebut tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga dan mengurangi penerimaan pajak daerah.

Erwin menegaskan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame kini menjadi payung hukum utama untuk penertiban. Aturan ini mempertegas larangan pemasangan reklame di ruang milik jalan (Rumija) dan bando jalan, serta menetapkan radius larangan sejauh 100 meter dari sekolah, rumah ibadah, dan kantor pemerintahan.

“Sekarang sudah jelas aturannya. Tidak boleh lagi ada reklame di trotoar, di perempatan harus berjarak minimal 25 meter, dan di kawasan pendidikan maupun rumah ibadah wajib steril dalam radius 100 meter. Semua harus tertib,” ujar Erwin.

Menurutnya, dalam rapat tersebut, Satpol PP ditugaskan melakukan pendataan menyeluruh terhadap reklame ilegal. Mekanisme penertiban dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberitahuan, peringatan, hingga pembongkaran paksa bila pengusaha tidak mematuhi aturan.

“Saya sudah minta Satpol PP mengeluarkan surat pemberitahuan. Pengusaha reklame diberi kesempatan untuk membongkar sendiri dalam waktu tujuh hari. Kalau tidak, pemerintah yang akan membongkar,” tegas Erwin.

Selain penegakan aturan, Pemkot Bandung berkomitmen menjaga keseimbangan dengan iklim usaha. Erwin menegaskan, pengusaha reklame yang terkena penertiban akan tetap diberi kesempatan mendapatkan lokasi pengganti melalui sistem zonasi.

“Prinsipnya adalah keadilan. Pengusaha juga butuh kepastian. Karena itu, kita akan tetapkan zona mana yang boleh dan tidak boleh dipasang reklame. Dengan begitu, aturan jelas, kota tertib, dan iklim usaha tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menjelaskan ketentuan teknis terkait jarak dan lokasi akan diatur lebih rinci dalam Perwal. Misalnya, pada trotoar selebar 2,5 meter, ruang tersisa 70 cm masih bisa dimanfaatkan untuk reklame. Namun, agar tidak menimbulkan bias, Pemkot akan menetapkan zona khusus, termasuk di kawasan strategis seperti Dago dan tujuh kawasan larangan reklame yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Agar aturan ini berjalan efektif, Erwin mengatakan Diskominfo akan melakukan sosialisasi masif melalui berbagai kanal media. Pemkot juga membuka kanal pengaduan bagi warga melalui media sosial untuk melaporkan keberadaan reklame ilegal.

“Kami ingin melibatkan publik. Kalau warga menemukan reklame bermasalah, bisa langsung melapor melalui kanal resmi Pemkot. Dengan partisipasi bersama, penertiban akan lebih cepat,” kata Erwin.

Pemkot Bandung optimistis kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi keuangan daerah. Bila aturan ditegakkan secara konsisten, penerimaan dari sektor reklame diyakini dapat menjadi salah satu sumber utama PAD.

“Kalau semua pihak patuh, PAD dari reklame bisa meningkat signifikan. Kita butuh aturan yang jelas, pengusaha yang tertib, dan aparat yang tegas di lapangan. Semua ini demi kebaikan Kota Bandung,” ujar Erwin.(dsn)