Pemkot Bandung Genjot Solusi Masalah Macet, Banjir, Sampah hingga Reklame Ilegal – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan berbagai persoalan klasik yang membelit kota, mulai dari kemacetan, ancaman banjir saat musim hujan, pengelolaan sampah, hingga penertiban ribuan reklame ilegal yang merusak tata ruang kota.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut ada 11 titik rawan kemacetan yang disebabkan perlintasan kereta api. Menurutnya, solusi flyover kendaraan sulit diwujudkan karena kondisi jalan yang sempit dan pendek, sehingga perlu dibangun flyover khusus kereta api.

“Titik rawan itu tersebar di kawasan Gedebage, Cilengkrang, Cisaranten Kulon, Parakansaat, Laswi, Ahmad Yani, Jalan Sunda, Sumatera, Merdeka, Braga, hingga pembangunan di Nurtanio. Sistem buka-tutup lintasan justru memicu macet panjang di pusat kota. Butuh campur tangan Pemprov Jabar dan PT KAI agar solusi permanen segera ada,” ujar Erwin, Jumat (19/9/2025).

Erwin menegaskan persoalan banjir juga menjadi prioritas. Pemkot Bandung telah menginstruksikan camat, lurah, hingga RW untuk mendata sungai dan saluran air rawan longsor. Ia mengingatkan warga agar tidak nongkrong atau menimbun barang di bantaran sungai.

“Musim hujan menuntut saluran air lancar. Jika tersumbat sampah, banjir tak bisa dihindari. Gotong royong dan kesadaran warga kuncinya,” katanya.

Ia mencontohkan kasus jembatan jebol di Arcamanik akibat tumpukan sampah. Kini pemerintah melakukan pengerukan dan pendalaman sungai di sejumlah titik untuk mengurangi risiko luapan air.

Menurutnya, banjir di Bandung lebih sering terjadi karena saluran tersumbat, bukan semata curah hujan tinggi. Untuk persoalan sampah, Erwin menyebut 136 titik kumpul sampah resmi sudah ditangani. Namun masih muncul titik pembuangan liar.

“Satpol PP bersama perangkat kewilayahan rutin mengawasi dan memberi edukasi agar kebiasaan buang sampah sembarangan tidak terus berulang,” ucapnya.

Erwin juga menekankan penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang ketertiban reklame. Ribuan papan reklame di Kota Bandung akan ditertibkan, baik yang berizin maupun tidak.

“Bandung tidak boleh lagi jadi hutan reklame. Penertiban dilakukan bertahap supaya dunia usaha tetap berjalan, tapi wajah kota lebih tertib dan indah,” jelasnya.

Lebih lanjut, menurutnya, penegakan perda bukan hanya menata ruang kota, tetapi juga diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa warga bahkan sudah disidang dan dikenai sanksi karena kedapatan membuang sampah sembarangan.

“Dengan aturan ditegakkan, Bandung lebih indah, iklim usaha sehat, dan PAD meningkat. Meski ada keterbatasan, langkah perbaikan tidak boleh ditunda,” ujar Erwin.(dsn)