Pemkot Bandung dan KPK Perkuat Tata Kelola untuk Tekan Risiko Korupsi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Kota Bandung di Jalan Sumatera, Kota Bandung.

Langkah bersama ini menjadi bagian penting dari kerja sama berkelanjutan antara Pemkot Bandung dan KPK untuk meningkatkan dua instrumen pengukuran integritas, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Kedua indikator tersebut digunakan untuk memantau sejauh mana praktik pemerintahan di Kota Bandung berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan bebas dari penyimpangan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan perbaikan tata kelola bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi kebutuhan moral bagi seluruh aparatur pemerintah.

Menurutnya, upaya peningkatan integritas ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Ini bagian dari rangkaian kerja sama kita dengan KPK. Tujuannya jelas, untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sehat tanpa praktik korupsi. Saat ini skor MCSP Kota Bandung sudah mencapai 90, namun nilai SPI masih di angka 69 dari target minimal 78. Artinya, kita masih rentan dan perlu memperkuat langkah pencegahan,” ujar Farhan, Selasa (21/10/2025).

Farhan menambahkan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh sistem pengawasan yang baik, tetapi juga oleh integritas individu di setiap level birokrasi. Godaan untuk menyalahgunakan kewenangan, selalu ada di berbagai lapisan, sehingga perlu kesadaran moral dan keteguhan prinsip dalam menjaganya.

“Peluang itu akan selalu ada di semua level pemerintahan, tapi jangan sampai peluang itu menjadi kenyataan. Kita tidak bisa melarang orang untuk berpikir mencari celah, tapi yang berbahaya adalah ketika akal itu diwujudkan menjadi tindakan koruptif,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektur Kota Bandung, Dharmawan menjelaskan strategi peningkatan skor SPI dan MCSP dilakukan dengan pendekatan berbasis data dan partisipasi berbagai pihak.

Penilaian dilakukan oleh tiga komponen utama, ASN sebagai pihak internal, mitra dan vendor sebagai pihak eksternal, serta expert independen yang ditetapkan langsung oleh KPK.

“KPK melakukan survei secara objektif melalui berbagai kanal seperti WhatsApp Blast dan QR Code di titik-titik layanan publik. Dari sana kita bisa melihat penilaian yang menggambarkan kondisi nyata penyelenggaraan pemerintahan dari perspektif risiko korupsi,” ungkap Dharmawan.

Menurut Dharmawan, hasil SPI tahun sebelumnya menunjukkan dua sektor yang paling rentan terhadap potensi praktik korupsi, pengadaan barang dan jasa serta jual-beli pengaruh. Kedua sektor tersebut kini menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan akan terus diperkuat pengawasan serta pembenahannya.

“Pengadaan barang dan jasa selalu menjadi sorotan karena melibatkan banyak pihak, baik dari sisi pemerintah, vendor, maupun rekanan lainnya. Sementara jual-beli pengaruh sering terjadi secara halus tapi berdampak besar terhadap kredibilitas dan kepercayaan publik,” jelas Dharmawan.

Farhan pun menegaskan hasil survei SPI dan MCSP tidak hanya dijadikan tolak ukur administratif, tetapi juga sebagai bahan introspeksi menyeluruh bagi Pemkot Bandung dalam memperbaiki sistem kerja dan membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi.

“Pemberantasan korupsi bukan hanya soal aturan, tapi soal karakter dan komitmen moral. Kita ingin membangun sistem pengawasan yang tidak hanya menakuti, tapi juga menumbuhkan kesadaran bekerja dengan jujur dan transparan adalah bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat,” ucap Farhan.

Farhan menambahkan Pemkot Bandung berkomitmen menjadikan hasil evaluasi ini sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis dalam memperkuat pengendalian internal dan mempersempit peluang penyimpangan di setiap sektor pelayanan publik.(dsn)