Pelantikan yang Terburu-buru, Kebijakan Tak Bijaksana, dan Warisan Nasionalisme yang Dipertaruhkan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SUMEDANG— Besok, tepat pukul 13.00 di Plaza Rektorat IPDN, sebuah prosesi pelantikan pejabat akademik dijadwalkan berlangsung.

Namun di balik seremoni itu, publik justru membaca tanda bahaya: apakah ini sekadar pengukuhan jabatan, atau awal dari degradasi visi kebangsaan di institusi pencetak pamong praja negeri ini?

Pelantikan yang akan dilakukan besok dianggap lebih banyak menimbulkan pertanyaan daripada jawaban.

Bukankah IPDN dibangun sebagai kawah candradimuka untuk merajut Indonesia yang bhinneka?

Lalu mengapa kebijakan yang muncul justru beraroma diskriminasi, nepotisme, dan ketidakadilan kultural?

Pertama, tradisi panjang IPDN menempatkan alumni sebagai penjaga marwah dan pengisi posisi strategis.

Kini, hal itu terkoyak oleh penetrasi dari luar. Apakah IPDN hendak menjadi laboratorium percobaan kepentingan pribadi, bukan lagi rumah bagi anak-anaknya sendiri?

Kedua, mutasi sejumlah pejabat non-Muslim kian menimbulkan kegelisahan publik.

Jika lembaga ini didirikan untuk menyiapkan kader pamong praja yang nasionalis, mengapa malah muncul kesan sentimen agama?

Jangan-jangan, yang dilahirkan bukan pamong praja penjaga persatuan, tetapi birokrat sempit yang mudah retak oleh perbedaan keyakinan.

Ketiga, publik juga menangkap sinyal nepotisme yang terang-benderang. Posisi penting diisi oleh figur yang kebetulan berasal dari daerah yang sama dengan pimpinan.

Pertanyaan mengemuka: apakah IPDN kini berubah menjadi forum paguyuban daerah, alih-alih tetap sebagai institusi nasional yang netral?

Keempat, di tanah Sunda, tempat kampus ini berdiri, satu-satunya figur Sunda yang menduduki jabatan strategis justru digeser. Ini bukan sekadar rotasi administratif, tetapi simbol ketidakadilan terhadap masyarakat Pasundan yang menaruh harapan besar pada keberadaan IPDN.

Tidak heran bila suara penolakan kini menguat: masyarakat Sunda merasa terlecehkan.

Lebih ironis lagi, di tengah keributan itu, muncul isu mengenai oknum di lingkungan kampus yang hidup dalam kemewahan mencurigakan.

Kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya justru mencederai citra lembaga yang seharusnya mencetak pamong praja berintegritas. Bagaimana mungkin calon birokrat masa depan diajarkan integritas, jika lingkungan pendidiknya sendiri dipenuhi tanda tanya?

Analisa H. Rahmat Gunawan, Tokoh Jawa Barat

H. Rahmat Gunawan, tokoh masyarakat Jawa Barat, menilai pelantikan pejabat akademik IPDN yang dijadwalkan besok terlalu tergesa-gesa dan minim kebijaksanaan.

Menurutnya, IPDN bukan sekadar kampus, melainkan simbol kebangsaan yang harus menjaga keseimbangan nilai, budaya, dan kearifan lokal.

“Kalau pimpinan IPDN mengambil keputusan strategis tanpa memperhatikan keseimbangan itu, maka yang terjadi bukanlah penguatan nasionalisme, melainkan lahirnya pamong praja yang cenderung eksklusif, sentimen, dan rapuh menghadapi realitas kebhinekaan Indonesia,” tegas Rahmat.

Ia menilai bahwa tradisi panjang IPDN yang menempatkan alumni sebagai garda depan kini dikerdilkan.

“Kalau bukan alumni yang diberi ruang, lalu siapa lagi? Itu sama saja dengan menafikan marwah lembaga sendiri,” ujarnya dengan satire.

Rahmat juga menyoroti mutasi pejabat non-Muslim serta gesernya figur Sunda dari posisi strategis.

“Ini tanah Sunda, dan hanya satu orang Sunda yang duduk di posisi strategis justru digeser. Apa tidak ironis? Masyarakat Pasundan tentu merasa dikhianati,” katanya.

Selain itu, aroma nepotisme—jabatan penting yang diisi oleh figur dari daerah asal pimpinan—dinilainya sebagai bukti nyata bahwa kebijakan ini tidak lahir dari prinsip meritokrasi, melainkan dari kepentingan sempit.

“Kalau pola seperti ini dibiarkan, IPDN bisa berubah menjadi paguyuban daerah, bukan lagi kawah candradimuka nasional,” sindir Rahmat.

Ia pun menyinggung isu oknum kaya raya di lingkungan IPDN yang tidak jelas sumber kekayaannya.

“Bagaimana mau melahirkan pamong praja yang jujur kalau kampusnya sendiri penuh tanda tanya soal integritas?” ungkapnya.

H. Rahmat Gunawan menegaskan, pelantikan besok seharusnya ditunda.

“Kalau dipaksakan, sejarah akan mencatat bahwa IPDN pernah dipimpin dengan cara-cara yang tidak bijaksana, menyingkirkan kearifan lokal, dan menumbuhkan sentimen sempit. Itu bukan hanya bahaya bagi Jawa Barat, tapi juga bagi masa depan Indonesia,” pungkasnya. #Presiden #Kementerian #Mendagri #IPDN #Nasionalisme

Live Update