Pelanggar Etika Bersihkan Balai Kota Bandung, Bentuk Penebusan Kesalahan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil langkah sosial terhadap kelompok anggota komunitas free runner dan Pace and Place yang sempat viral karena melakukan tindakan tidak pantas di area publik. Mereka kini menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan kawasan Balai Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menegaskan tindakan tersebut bukan merupakan hukuman formal, melainkan bentuk penebusan kesalahan yang dilakukan secara sukarela oleh para pelaku.

“Kami tidak bisa memaksakan. Ini bukan sanksi pidana, melainkan bentuk keikhlasan. Mereka menyadari kesalahannya dan menunjukkan itikad baik dengan membersihkan Balai Kota Bandung, yang merupakan simbol pusat Kota Bandung,” ujar Erwin saat ditemui di Balai Kota Bandung, Minggu (27/7/2025).

Erwin menjelaskan, para pelanggar diberikan kebebasan untuk memilih lokasi kerja bakti, termasuk kemungkinan di tempat lain seperti kawasan sampah atau daerah sawah kota. Namun mereka memilih Balai Kota Bandung sebagai bentuk tanggung jawab moral karena lokasi tersebut menjadi titik utama aktivitas masyarakat dan simbol pemerintahan kota.

“Mereka gentle, mengakui kesalahannya di depan publik. Bahkan saya lihat ada yang tetap pakai masker, mungkin merasa malu. Tapi ketuanya justru melepas masker dan menunjukkan sikap ksatria, menerima sanksi sosial ini secara terbuka,” ungkap Erwin.

Menurutnya, tidak ada sanksi pidana yang bisa diterapkan karena pelanggaran tersebut belum memiliki payung hukum yang kuat dalam peraturan daerah. Saat ini, satu-satunya dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 27 Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

“Tidak ada sanksi pidana, tidak ada denda formal. Karena itu, kami hanya bisa menggunakan sanksi sosial sebagai bentuk edukasi publik. Ini sekaligus menjadi refleksi penting, Perda ini perlu direvisi agar lebih tajam dan memberikan efek jera,” jelasnya.

Erwin menyebut revisi Perda No. 9 Tahun 2019 sudah masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kota Bandung. Ia berharap perubahan tersebut bisa memberikan ketegasan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran moral dan sosial di ruang publik.

“Sudah saya komunikasikan dengan beberapa anggota DPRD. Saya berharap revisi ini tidak hanya menambah sanksi administratif, tapi juga membuka kemungkinan untuk penerapan sanksi pidana, bahkan kurungan jika dibutuhkan,” tegasnya.

Terkait durasi pembersihan, para pelaku bersedia menjalani kerja sosial selama dua minggu. Selama periode tersebut, mereka akan terlibat langsung dalam aksi bersih-bersih di pusat kota, termasuk di area plaza Balai Kota Bandung.

“Kami ingin mengubah paradigma penegakan ketertiban, bukan dengan pendekatan sektoral, tapi kolaboratif dan gotong royong. Ini bukan semata soal hukuman, tapi proses edukasi dan pemulihan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat,” ungkap Erwin.

Ia juga menjelaskan sebelum keputusan ini diambil, dirinya terlebih dahulu berdiskusi dengan Wali Kota Bandung, Wakapolres, Kasatreskrim, serta bagian hukum untuk memastikan langkah yang diambil tidak melanggar koridor hukum.

“Sanksi pidana tidak bisa diterapkan karena tidak ada pasalnya. Tapi kami berharap ke depan, setelah perda direvisi, masyarakat tidak lagi melihat sanksi sosial sebagai tindakan ringan. Ini adalah bentuk kesadaran sipil,” tambahnya.

Erwin pun menegaskan pemerintah tidak membela siapapun dalam kasus ini, namun memilih jalan tengah yang bijak.

“Sebagai pemimpin, saya tidak boleh hanya memuaskan satu pihak. Yang kami lakukan adalah menciptakan keadilan dengan cara yang beradab,” pungkasnya.(dsn)