Nyaris Seribu Orang Meninggal Akibat Banjir Sumatera, WALHI Sebut Pemerintah dan Korporasi Perusak Lingkungan Harus Bertanggung Jawab – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SUMBAR – Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban jiwa pasca bencana di Sumatera sampai hari ini sudah menyentuh angka 916 jiwa.

Kondisi Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan luluh lantah pasca bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada (2/12/2025). Sementara foto atas, petugas berjibaku evakuasi korban. Foto-foto: Ahmad Jiddan/Gerakan Anak Negeri

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang harus bertanggung jawab atas nyawa korban bencana sebanyak itu adalah pemerintah dan korporasi perusak lingkungan.

Direktur WALHI Sumatera Barat (Sumbar) Wengki Purwanto menegaskan hal itu saat diwawancarai pada Sabtu malam (6/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa selama ini eksploitasi kawasan hutan di Sumatera seolah dibiarkan.

Baik oleh perusahaan atau korporasi yang memiliki izin maupun tanpa izin.

Akibatnya terjadi bencana ekologis hingga banyak nyawa tidak berdosa melayang.

”Pandangan WALHI memang yang paling bertanggung jawab atas bencana ekologis sini adalah pemerintah, termasuk di dalamnya itu pelaku usaha. Pemerintah yang kami maksud adalah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tidak hanya di level eksekutif, termasuk juga legislatif. Mulai dari daerah sampai ke pusat, termasuk juga seluruh korporasi yang terhubung dengan semua kejadian ini,” ujarnya.

Menurut Wengki pemerintah sudah gagal melakukan tugas-tugasnya.

Baik dalam pengawasan terhadap korporasi legal dan ilegal yang merusak lingkungan maupun pelaksanaan tugas untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Sebab, dia menyatakan, antisipasi dan mitigasi terhadap bencana ekologis tidak dilakukan oleh pemerintah.

Padahal, Wengki menyatakan bahwa bencana yang paling banyak terjadi di Sumatera adalah bencana ekologis seperti banjir dan longsor.

Buruknya, saat bencana ekologis terjadi dan menyebabkan kerusakan sangat dahsyat, yang muncul bukan pertanggungjawaban.

Melainkan upaya cuci tangan dari satu pihak kepada pihak lainnya.

”Yang berkembang akhir-akhir ini kan seperti mereka berebut cuci tangan, bukan berebut mengambil tanggung jawab atas semua yang terjadi. Ada kegagalan pemerintah termasuk juga gagal memahami bencana ini. Seakan mereka berbalas pantun, satu menyebut tidak ada lagi izin yang kemudian di daerah menyebut ini izin tetap diberikan begitu,” sesalnya.

Bencana ekologis di Sumatera, kata Wengki, merupakan akumulasi krisis ekologis yang terjadi tidak satu atau dua hari belakangan, melainkan sudah terjadi bertahun-tahun lamanya.

Termasuk di wilayah Agam.

Jumlah korban jiwa sebanyak 172 orang yang tercatat sampai hari ini di kabupaten tersebut muncul akibat kerusakan dahsyat.

”Agam sendiri sebenarnya dalam catatan WALHI itu Agam termasuk salah satu kabupaten yang kawasan hutannya di era sekitar tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an itu juga dihabisi untuk perkebunan monokultur kelapa sawit,” imbuhnya.

Belakangan, WALHI melihat terjadi alih fungsi lahan di Agam yang sangat masif. Khususnya di kawasan hulu.

Alih fungsi itu, kata Wengki dimulai dengan pengambilan kayu-kayu yang artinya terjadi penembangan pohon dalam jumlah besar.

Kondisi itu semakin buruk karena Pemerintah Daerah Sumbar gagal memberikan perlindungan kepada masyarakat agam.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah salah satu pihak yang harus bertanggung jawab dengan melakukan pemulihan di kawasan hutan Sumatera yang sudah rusak.

Dia menekankan bahwa rehabilitas pasca bencana tidak boleh hanya berorientasi pada perbaikan infrastruktur, melainkan juga harus dilakukan pada kawasan hutan.

”Hutan juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak direhabilitasi, direkonstruksi (tapi kawasan hutan dibiarkan),” tegasnya.

Alex menyatakan bahwa jika pemerintah menyatakan awal mula bencana dahsyat yang terjadi di Sumatera adalah Siklon Tropis Senyar, maka bukan tidak mungkin siklon tersebut kembali datang.

Sehingga harus dipastikan, saat itu terjadi masyarakat dan lingkungannya sudah siap.

Apabila kawasan hutan dibiarkan rusak tanpa rehabilitasi, maka bencana dahsyat serupa yang terjadi hari ini bisa terulang lagi.

”Untuk satu nyawa, itu tidak pernah bisa kita nilai. Apalagi, dengan sedemikian banyaknya (korban) yang sekarang,” ujarnya.  (jpc)

Live Update