Mendesak Segera Diselesaikan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pencegahan kekerasan dan perilaku seksual menyimpang terus bergulir di DPRD Kota Bandung.

Anggota Pansus 14, Elton Agus Marjan, S.E menilai regulasi tersebut mendesak untuk segera dirampungkan karena dinamika sosial masyarakat dinilai semakin kompleks.

Elton mengatakan, sejumlah fenomena di ruang publik menunjukkan adanya perilaku yang meresahkan warga, terutama para orang tua.

Ia menyebut, banyak laporan masyarakat mengenai kekhawatiran mereka terhadap potensi meningkatnya perilaku yang dinilai menyimpang serta risiko penyebaran penyakit menular seksual.

“Di pusat-pusat keramaian, masyarakat mulai resah dengan perilaku yang dianggap tidak sesuai norma. Ini menjadi alasan kenapa perda ini perlu segera hadir. Pemerintah harus berada di tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan,” ujar Elton.

Elton menegaskan, pentingnya memasukkan aspek pembinaan, terutama bagi anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual.

Menurutnya, sejumlah kasus menunjukkan korban berpotensi menjadi pelaku jika tidak mendapat pendampingan sejak dini.

“Kami menemukan kasus di sekolah, di mana anak kelas satu menjadi korban pelecehan oleh anak kelas enam, bahkan kejadiannya terjadi di lingkungan sekolah. Ini miris dan menunjukkan perlunya sistem pembinaan dan penanggulangan yang adil,” ucapnya.

Selain itu, ia menilai edukasi bagi generasi muda perlu diperkuat, baik melalui sekolah maupun keluarga, agar mereka memiliki pemahaman yang benar soal kesehatan dan keselamatan diri.

Erlin juga menyoroti perlunya aturan lebih jelas terhadap dunia usaha. Ia mengatakan, beberapa laporan masyarakat terkait pola rekrutmen dan perilaku pegawai di sejumlah tempat perlu dijawab dengan regulasi yang terukur.

“Pelaku usaha harus memiliki panduan dan aturan yang jelas agar tidak menimbulkan keresahan. Semua harus memiliki rambu-rambu,” katanya.

Sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan, Pansus 14 melakukan studi banding ke DKI Jakarta dan Batam untuk melihat bagaimana daerah lain menangani persoalan serupa. Menurut Elton, kedua daerah tersebut memiliki penanganan yang bisa menjadi referensi.

“Jakarta memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai kasus, sehingga kita ingin melihat pola penanganannya. Begitu juga Batam, yang punya karakter sosial berbeda. Harapannya, ada praktik baik yang bisa dibawa ke Bandung,” jelasnya.

Erlin menambahkan, sejumlah daerah seperti Kota Pariaman telah memiliki regulasi terkait perilaku seksual menyimpang sejak 2020.

Meski dengan judul berbeda, substansinya sama, yakni pengaturan dan pencegahan perilaku yang berpotensi meresahkan masyarakat.

“Ini bisa menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan perda agar Bandung memiliki landasan hukum yang kuat dan adil,” tuturnya. (*)