Layanan Kesehatan Diperkuat, Warga KTP Bandung Langsung Dilayani Tanpa Syarat – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan penguatan layanan kesehatan bagi warga, peningkatan mutu fasilitas kesehatan serta penyesuaian layanan dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC).

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menjelaskan rapat kemitraan ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS Kesehatan Kota Bandung, hingga perwakilan rumah sakit swasta dan klinik, termasuk Muhammadiyah, Advent, serta RS Paru Rotinsulu.

Menurutnya, salah satu hasil penting dari forum ini adalah kesepakatan untuk mempermudah akses layanan kesehatan, terutama bagi warga Kota Bandung yang telah memiliki KTP.

“Kami telah menggelar rapat hampir tiga jam untuk menyatukan visi dan misi berbagai pemangku kepentingan, agar pelayanan kesehatan di Kota Bandung makin berkualitas dan merata,” ujar Erwin di Balai Kota Bandung, Kamis (10/7/2025).

Erwin menegaskan, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS diminta untuk tidak lagi mempersulit warga ber-KTP Kota Bandung. Mereka diminta langsung melayani pasien tanpa membedakan status ekonomi.

“Saya himbau, warga yang masuk rumah sakit cukup menunjukkan KTP Kota Bandung, langsung dilayani. Jangan ada diskriminasi. Ini soal keadilan sosial,” tegasnya.

Ia mengungkapkan untuk memastikan implementasi di lapangan, Pemkot Bandung akan menempatkan petugas khusus di setiap rumah sakit. Petugas ini akan membantu warga yang mengalami kendala administrasi, seperti masalah KTP atau Kartu Keluarga.

Ia menambahkan Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran sebesar Rp284 miliar untuk program UHC di tahun 2026. Program ini memungkinkan seluruh warga ber-KTP Bandung yang memenuhi syarat mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan mitra BPJS.

“Anggaran itu untuk menjamin seluruh warga yang belum memiliki jaminan dari perusahaan. Kita pastikan mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan,” ujar Erwin.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan terkait kepesertaan aktif JKN. Dari total 2,6 juta peserta di Kota Bandung, hanya sekitar 2 juta yang tercatat aktif karena berbagai alasan, seperti berhenti dari perusahaan dan belum melanjutkan secara mandiri.

Erwin juga menegaskan Pemkot Bandung tidak pernah menunggak pembayaran iuran BPJS.

Ia berharap BPJS pun tidak memperlambat proses klaim rumah sakit agar layanan kepada masyarakat tetap optimal.

“Kita selalu tepat waktu. Saya harap BPJS juga begitu, jangan lambat bayar ke rumah sakit. Ini harus saling mendukung, simbiosis mutualisme,” ujar Erwin.

Melalui forum tersebut, juga dibahas penyesuaian status rumah sakit di Kota Bandung. Rumah sakit khusus seperti Rotinsulu dan Sentosa yang berada di bawah kewenangan pusat akan diarahkan menjadi rumah sakit dengan keutamaan layanan tertentu, namun tetap membuka pelayanan umum.

“Misalnya Rotinsulu tetap unggul dalam paru-paru dan TBC, tapi tetap melayani pasien umum. Kita perlu fleksibilitas,” tambah Erwin.

Ia menegaskan untuk menjamin implementasi di lapangan, warga Kota Bandung yang merasa tidak mendapatkan pelayanan sesuai haknya bisa langsung mengadu melalui call center 112 atau langsung ke Wakil Wali Kota.

“Kalau ada rumah sakit yang menolak pasien UHC, lapor ke saya. Akan saya tindak tegas. Ini bukan soal birokrasi, ini soal kemanusiaan,” tegas Erwin.(dsn/mg3)