KPU membatasi usia pejabat KPPS untuk Pemilu 2024 maksimal 55 tahun – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia membatasi usia anggota badan ad hoc, dalam hal ini pengurus Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pada Pemilu 2024 paling sedikit 17 tahun dan paling lama 17 tahun. maksimal 55 tahun. .

“KPU RI telah mengubah batasan usia minimal dan maksimal bagi penyelenggara ad hoc, dalam hal ini KPPS dari 17 menjadi 55 tahun dalam peraturan yang dikeluarkan KPU tentang tata kerja dan persyaratan bagi penyelenggara pemilu untuk pemilu 2024, kata anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/4).

Pembatasan usia tersebut bertujuan untuk mencegah meninggalnya 722 petugas KPPS pada Pemilu 2019.

Baca juga: Pendaftaran calon anggota DPR untuk Pemilu 2024 dimulai 1-14 Mei

“Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi pada saat pencoblosan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019, dimana 722 anggota badan ad hoc penyelenggara pemungutan suara Pemilu 2019 meninggal dunia, menjadi pelajaran penting bagi kami (KPU) untuk memastikan bahwa ke depannya kejadian ini tidak akan terulang kembali,” kata Idham.

Selain itu, ia mengumumkan bahwa ketentuan batasan usia ditentukan oleh KPU Indonesia berdasarkan kajian yang dilakukan dan masukan dari berbagai pihak seperti Kementerian Kesehatan RI, pegiat pemilu, dan masyarakat.

Baca juga: Video hasil pemilu 2024 beredar, kata KPU

Selain itu, KPU juga mengkaji penelitian penyebab meninggalnya pejabat KPPS pada Pemilu 2019 yang dilakukan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Idham juga mengumumkan, berdasarkan hasil kajian KPU, diketahui rentang usia 17 hingga 55 tahun merupakan usia di mana seseorang memiliki imunitas atau ketahanan fisik yang lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara.

Artinya, kerja KPPS tidak terhambat oleh kesehatan yang tidak memadai, kata Idham.

Lanjut Idham, pihaknya akan melanjutkan nota kesepahaman antara KPU RI dan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani pada 2021, untuk memastikan semua anggota badan ad hoc, baik KPPS, Panitia Pemilihan Kecamatan. (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (PPS) dalam keadaan sehat. .