KPU Jawa Barat Sebar Jutaan Surat Suara – Radarbandung.id – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memulai tahapan distribusi jutaan lembar surat suara untuk Pilkada 2024. Pihak kepolisian mengawal ketat setiap proses perjalanan hingga sampai ke gudang penyimpanan di wilayah kabupaten kota.

Proses distribusi dilakukan setiap hari secara bertahap hingga batas akhir ditetapkan pada 2 November 2024 mendatang. Semua itu ditandai dengan seremoni pengantaran yang dilakukan di tempat percetakan di Cikarang, Minggu (27/10).

Selain di Cikarang, lokasi pengiriman awal berada di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Tahap pertama, surat suara untuk pemilih tersebut dikirimkan ke Subang, Kota Cirebon, Kuningan, Banjar, dan Pangandaran.

“Untuk kabupaten lainnya, distribusi akan dilakukan dari lokasi ini juga,” ujar Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni.

Ummi menekankan manajemen logistik bisa sesuai dengan rencana. Sehingga, semua kabupaten kota bisa menerima surat suara tepat waktu. Di sisi lain, KPU di tingkat kabupaten kota diingatkan memilih gudang penyimpanan yang aman dari risiko yang bisa mengganggu pelaksanaan masa pencoblosan.

Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak keamanan harus dilakukan secara berkala selama proses pengiriman berlangsung. “Kami sangat berharap rekan-rekan (KPU di kabupaten kota) menjaga standar operasional selama pengiriman dan penerimaan surat suara di gudang logistik masing-masing,” tegasnya.

Kepala Divisi Logistik KPU Jabar, Hari Nazarudin mengatakan, surat suara dilakukan setiap hari. Surat suara yang didistribusikan mencakup jenis untuk Pemilihan Bupati (Pilbup), Pemilihan Walikota (Pilwalkot), dan Pemilihan Gubernur (Pilgub).

“Setiap kabupaten kota akan menerima dua jenis surat suara dalam satu distribusi, kecuali Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah surat suara lebih besar,” kata Hari.

Mengenai pengamanan, Hari mengatakan, pihak kepolisian akan bertanggung jawab sesuai kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

“Untuk Pilkada ini, ada tambahan 2,5% surat suara untuk setiap TPS, berbeda dari Pilpres yang hanya 2%,” pungkasnya. (pra)