Komisi II DPR Minta Kepala Daerah Diminta Tak Angkat Honorer, Ini Alasannya – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Komisi II DPR meminta pemerintah memastikan kepala daerah baru tidak merekrut pegawai honorer atau non-ASN.

Sebab, pengangkatan pegawai honorer akan mengacaukan penataan ASN yang tengah berjalan.

Seperti diketahui, sesuai UU ASN, hanya ada dua kategori ASN.

Baca Juga : Dikepung Banjir, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono: Pemerintah Harus Bisa Mengembalikan Fungsi Hutan

Yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pemerintah tengah menyelesaikan pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan, jangan sampai di saat penataan sedang dilakukan, pemda justru menambah beban dengan merekrut honorer baru.

Baca Juga : Kemensos Fasilitasi Operasi Katarak Gratis untuk 275 Warga Jabar

Sebelumnya, Men PAN-RB menyatakan, banyak kepala daerah terpilih yang mengangkat honorer karena janji politik atau balas budi.

”Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk melarang kepala daerah mengangkat tenaga non-ASN atau sebutan lain,” ujarnya Kamis (6/3/2025).

Dia meminta pemerintah pusat menerapkan sanksi bagi kepala daerah yang nekat merekrut pegawai honorer. Baik melalui skema belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa.

Baca Juga : Pemerintah Berikan Insentif PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi

Politikus Gerindra itu juga menyampaikan, penataan tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah.

Karena itu, Komisi II DPR meminta Kementerian PAN-RB dan BKN memastikan tidak ada lagi pengangkatan honorer.

”Baik di instansi pusat maupun instansi daerah,” tegas legislator asal Sulawesi Tenggara itu.

Sesuai amanat Pasal 66 UU No 20 Tahun 2023

Hal itu sebagaimana amanat Pasal 66 UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pelaksanaannya.

Banong menambahkan, sesuai kesepakatan rapat dengar pendapat dengan Men PAN-RB Rabu lalu, penataan pegawai non-ASN yang sudah berlangsung sejak 2005 akan diselesaikan pada Oktober 2025.

”Ini demi memberikan kejelasan dan kepastian bagi mereka yang selama ini berkontribusi besar dalam menjalankan tugas pemerintahan,” ucapnya. (far/c19/oni/jawa pos)