KepGub 561 Cacat Substansif dan Salahi Aturan – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengadakan acara Members Gathering dan Diskusi Publik Kepastian Hukum Struktur dan Skala Upah di Hotel Luxton, Bandung, Minggu (20/10).

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan Gubernur terkait penetapan besaran Struktur dan Skala Upah (SUSU) bagi pekerja menjadi isu krusial di Jawa Barat. Penerbitan KepGub Jawa Barat No. 561/Kep.874-Kesra/2021 dan KepGub Jawa Barat No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengenai Penyesuaian Upah bagi Pekerja dengan Masa Kerja Satu Tahun atau Lebih telah menimbulkan ketidakpastian hukum di kalangan dunia usaha.

Apindo Jabar telah mengambil langkah hukum terhadap kebijakan tersebut. Gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.874-Kesra/2021 telah dimenangkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Jabar Siapkan Langkah Mitigasi Cegah PHK Massal di Industri Padat Karya

Namun, gugatan terhadap KepGub No. 561/Kep.882-Kesra/2022 mengalami kekalahan hingga kasasi, padahal sebelumnya telah diterbitkan KepGub Jabar No. 188.44/Kep.783-Kesra/2023 yang mencabut kedua KepGub tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU).

Acara ini menghadirkan 2 narasumber, yakni Boyamin Saiman (Ketua MAKI) dan Ahmad Redi (Ahli Hukum Tata Negara). Turut hadir dalam acara tersebut Darwis Sitorus, S.Si., M.Si. (Kepala BPS Jabar), Prof. Dr. Asep Dedy Sutrisno (Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Pasundan), para Anggota Luar Biasa Apindo Jabar, Dewan Pimpinan Harian Apindo Jabar, Para Ketua DPK Apindo Kabupaten/Kota di Jabar, Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Jabar, serta mahasiswa dari berbagai universitas.

Menanggapi hal tersebut, Ahmad Redi menyampaikan bahwa, kedua KepGub tersebut problematik dalam konteks hukum. Dalam UU Cipta Kerja ditegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah (SUSU).

Baca Juga: Dunia Usaha Kewalahan Hadapi COVID-19, Sudah 1,35 Juta Pekerja Dirumahkan 

“Jadi, satu-satunya entitas hukum di Indonesia yang berwenang menyusun SUSU adalah pengusaha. Bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan Menteri Tenaga Kerja, bahkan bukan Presiden,” ujarnya.

Ahmad Redi menyampaikan, dalam PP No. 36 Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, ditegaskan kembali bahwa satu-satunya subjek hukum yang bisa menyusun SUSU, termasuk menentukan persentase, golongan, jabatan, dan indikator penentuannya, adalah pengusaha dan hal ini bersifat wajib.

“Peraturan ini dipertegas lagi dalam Permenaker No. 1 Tahun 2017, yang isinya juga secara jelas menyebutkan bahwa SUSU dibuat oleh pengusaha. Sehingga, siapapun di negara ini, selama mengikuti UU Cipta Kerja, PP Pengupahan, dan Permenaker tersebut, maka tidak boleh menegasikan ketentuan ini,” imbuhnya.

Ahmad Redi juga menekankan bahwa tindakan Gubernur saat itu jelas merupakan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, tidak ada satu pun aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PP, atau Permenaker yang memberikan kewenangan atributif kepada gubernur untuk membuat struktur dan skala upah.