Kepala Desa dan lembaga BPD Cinanggela menyatakan tahun anggaran 2020-2021 tidak ada masalah – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID – Kepala Desa Cinanggel Kec Pacet Kabupaten Bandung kecewa dengan adanya opini yang muncul akibat tudingan terhadap dirinya sebagai kepala desa yang menjalankan kewenangannya dengan melanggar aturan untuk meraup keuntungan pribadi dari dana pemerintah.

Dengan bentuk opini akibat miskomunikasi yang terjadi, atas nama desa Cinanggela ketua dan ketua BPD membuat statement sebagai bentuk penolakan terhadap opini yang ada.

Lurah Cinanggela Ruhiyat Alamsyah juga mengukuhkan M Budi sebagai Kepala BPD Cinanggela kepada Radar Bandung, Senin (4/10/2023).

“Seluruh pelaksanaan dan realisasi anggaran pemerintah yang diterima desa pada tahun anggaran 2020-2021 direalisasikan untuk tugasnya sesuai dengan RPJMDES dan RKPDES yang lalu,” ujar Ruhiyat.

Menurut Ruhiyat, sangat disayangkan adanya dugaan alokasi pengerjaan aspal di Desa Cinanggela yang dibiayai dari Dana Desa (DD) periode 2020-2021.

Kepala desa dan ketua BPD juga menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2020-2021 tidak ada dana anggaran untuk pengaspalan dalam rencana pembangunan desa saat itu.

“Sejak Covid terjadi, infrastrukturnya relatif paling sulit,” katanya.

“Untuk penyaluran dana desa, 20% diperuntukkan bagi program pencegahan stunting, infrastruktur dan ketahanan pangan sesuai indikator dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang disepakati melalui Musdus dan Musdes yang ditugaskan di kota kerjanya,” lanjut Ruhiyat.

“Diantaranya pada saat itu, selain program retensi pertumbuhan, fisik yaitu pembangunan tembok penahan tanah (tpt), drainase dan akses jalan menuju lahan pertanian di Dusun Bongkaran Blok Jl Jajaway 1 dan juga sebagian dari program ketahanan pangan yaitu pemberdayaan masyarakat peternak domba secara kober yang dipusatkan di Dusun Kp Banca wilayah 4 RW 08,” jelasnya.

“Jadi, terkait dengan pelaksanaan anggaran pemerintah, kami atas nama pemerintah desa Cinanggela yakin dapat mengalokasikannya secara optimal sesuai dengan RPJMDES dan RKPDES tahun itu. Juga sesuai hasil pemantauan dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh aparat kecamatan dan kabupaten, tidak ada masalah dengan pencairan dan alokasi anggaran desa Cinanggela tahun 2020-21,” jelas Ruhiyat disetujui Presiden BPD M Budi.

“Apa lagi terkait rencana dan pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa kami, juga sering saya bahas di rapat koordinasi nasional Abpedas,” terangnya.

“Menurut kepala desa dan ketua BPD saat itu, tidak ada masalah alokasi dana anggaran di desa kami (Cinanggela red) tahun 2020-2021,” jelas mereka.

Mereka juga mengatakan bahwa saat ini kami sedang memenuhi RPJMDES dan RKPDES tahun anggaran 2023, sesuai dengan perencanaan peningkatan pembangunan di sektor lain, klien kami fokus untuk mencoba menyelesaikan pembangunan kantor desa yang telah dibiayai oleh anggaran BanGuba sejauh ini.

“Insya Allah, semoga pembangunan kantor desa selesai sekitar 60 persen pada akhir tahun 2023,” pungkasnya. (sarang)