Kemenko PM Minta Pemda Jabar Percepat Legalitas Bangunan Pesantren untuk Dukung Renovasi dan Rekonstruksi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah di Jawa Barat bergerak lebih cepat dalam membantu ribuan pesantren mengurus legalitas bangunan sebagai syarat utama percepatan renovasi dan rekonstruksi. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama kementerian terkait dan jajaran pemerintah daerah se-Jawa Barat.

Rakorda tersebut mempertemukan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, serta Sekretaris Daerah dan kepala dinas dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menyatukan langkah percepatan perbaikan dan penguatan bangunan pesantren di provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat proses renovasi dan rekonstruksi yang telah diinisiasi pemerintah pusat. Berdasarkan data Education Management Information System (EMIS), Jawa Barat memiliki 12.972 pesantren, atau 30,42 persen dari total 42.639 pesantren di Indonesia.

“Dengan jumlah sebesar itu, peran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sangat strategis. Kami berharap daerah ikut mempercepat legalisasi bangunan pesantren sebagai prasyarat renovasi dan rekonstruksi,” ujar Haris, Rabu (19/11/2025).

Haris menyatakan Rakorda ini ditujukan untuk menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait mekanisme kolaborasi lintas kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan bangunan pesantren.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana menjelaskan audit bangunan pesantren dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, mengingat pesantren merupakan institusi pendidikan yang memiliki fungsi sosial dan dihuni santri setiap hari.

Menurut Dewi Chomistriana, percepatan renovasi hanya dapat berjalan optimal jika bangunan pesantren memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dokumen yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk diterbitkan.

“Pemerintah daerah punya peran sentral. Dengan otoritas PBG dan SLF, kabupaten/kota bisa mempercepat kepemilikan dokumen ini bagi pesantren. Ini pondasi keselamatan,” kata Dewi.

Namun, data yang dipaparkan Kementerian Agama melalui Yusi Damayanti menunjukkan secara nasional, hanya 667 pesantren yang telah memiliki PBG dan 170 pesantren yang memiliki SLF, angka yang sangat kecil dibanding jumlah keseluruhan.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno menegaskan komitmen kementeriannya dalam membina pemerintah daerah agar aktif mendukung penyelenggaraan infrastruktur pesantren.

“Kemendagri mendorong daerah melakukan sosialisasi pentingnya PBG dan SLF, membina standar bangunan pesantren, serta memfasilitasi pengurusan perizinan. Ini bagian dari pembinaan kami,” ujar Suprayitno.

Salah satu rekomendasi penting Rakorda adalah penyusunan kesepakatan lintas kementerian/lembaga terkait pembebasan retribusi penerbitan PBG bagi pesantren, serta penyusunan pedoman pelaksanaan percepatan renovasi dan rekonstruksi bangunan pesantren. Pedoman tersebut nantinya menjadi acuan daerah dan kementerian secara seragam.

Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM, Sugeng Bahagijo menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memperbaiki ribuan bangunan pesantren yang membutuhkan peningkatan kualitas. Percepatan hanya akan tercapai jika seluruh pemangku kepentingan menyamakan langkah.(dsn)