Kejari Bale Bandung Geledah Kantor Dinkes Bandung Barat – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung menggeledah kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (24/7/2025).

Kedatangan tim Kejari Bale Bandung tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mobil caravan Covid-19 pada tahun 2021 lalu.

Sebelumnya Kejari Bale Bandung menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB berinisial ES dan RDS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan CG sebagai Direktur PT Mukti Artha Sehati.

Akibat pengadaan mobil caravan penanganan Covid-19 yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp6 miliar tersebut, negara dirugikan kurang lebih mencapai Rp3 miliar.

Terkait hal tersebut Kepala Dinkes KBB, Ridwan Abdullah Putra menjelaskan, dirinya mengaku tidak mengetahui kedatangan dari Kejari Bale Bandung ke kantornya.

“Ya, mendadak sekali ya. Kita baru dapat kabar bahwa ada penggeledahan dari Kejaksaan Negeri Bandung, di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat,” katanya, Kamis (24/7/2025).

Ia menambahkan, pihaknya membenarkan penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Mobile Unit Lab COVID-19. Kasus ini sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

“Tadi Pidsus menjelaskan (penggeledahan) dalam rangka pengembangan barang bukti dari kasus caravan yang tahun 2021,” katanya.

Ia menegaskan, kesiapannya untuk bekerjasama penuh dengan pihak kejaksaan. Ia menilai proses hukum yang sedang berjalan sebagai langkah penegakan integritas dalam birokrasi.

“Iya, kita tentu memberikan tanggapan positif. Dan kita juga selaku pemerintah atau birokrasi yang kebetulan terkait dengan permasalahan kesehatan dari kasus ini tentu membuka pintu seluas-luasnya dari proses penegakan hukum oleh kejaksaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pihaknya menyesalkan dan prihatin atas terjadinya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3.077.881.200, sebagaimana hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Barat.

“Peristiwa ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, khususnya di sektor kesehatan,” katanya, Jumat (18/7/2025).

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berkomitmen penuh dalam mendukung penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun instansi terkait lainnya.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan data dan keterangan yang dibutuhkan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, peristiwa ini menjadi evaluasi penting untuk memperkuat sistem pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa.

“Kami tidak akan mentolerir segala bentuk praktik yang menyimpang dan merugikan masyarakat maupun keuangan negara,” katanya.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak memberikan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya.

“Kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat, kami mengajak untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemerintahan agar semakin bersih, transparan, dan akuntabel,” tandasnya. (KRO)

Live Update