Keberadaannya Penting – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Pemkab Bandung Barat bakal segera membentuk kepengurusan baru Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung Barat yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2024 lalu.

Untuk diketahui, pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bandung Barat mencapai 116 kasus. Dari jumlah tersebut 63 persen korban merupakan anak-anak.

Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait pembentukan kepengurusan KPAD Kabupaten Bandung Barat.

“KPAD Kabupaten Bandung Barat memang sudah habis masa jabatannya pada tahun 2024 lalu. Oleh karena itu, akan segera dibentuk kepengurusan yang baru,” katanya,  saat ditemui, Rabu (19/11/2025).

Ia menambahkan, keberadaan KPAD di Kabupaten Bandung Barat dinilai cukup penting untuk bersama-sama menangani kasus kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi di wilayahnya.

“Berdasarkan data DP2KBP3A KBB kasus kekerasan pada anak cukup harus mendapatkan perhatian oleh Pemkab Bandung Barat dan apalagi ini adalah amanat undang-undang,” katanya.

Masih kata dia, perlindungan terhadap anak ini menjadi salah satu prioritas yang tercantum dalam Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat (Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail).

“Yang pasti terkait pembentukan kepengurusan KPAD KBB ini akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pa Bupati (Jeje Ritchie Ismail) untuk waktunya (pembentukan KPAD),” katanya.

Sementara itu, Kepala DP2KBP3A KBB, Panji Hermawan mengatakan, di tengah kasus kekerasan terhadap anak di KBB cukup tinggi, keberadaan lembaga KPAD di wilayahnya merupakan hal yang penting.

“Keberadaan KPAD di Kabupaten Bandung Barat cukup penting dalam penanganan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak selama ini,” katanya.

Ditemui di tempat sama, Komisioner KPAI Pusat, Ai Rosmayanti menjelaskan, pihaknya bakal mengawasi dan memastikan pembentukan kepengurusan KPAD KBB yang ada sesuai dengan mekanisme dan aturan berlaku.

“Dia (calon komisioner) memiliki perspektif perlindungan anak kemudian sudah ada pengalaman di fokus isu anak tersebut kemudian juga ada beberapa kriteria-kroteria yang harus dipenuhi. Seperti tidak ada jejak rekam pelaku pelanggar hal anak dan kriteria administrasi lainnya,” katanya.

Ia menyebut, untuk tahapan yang dilakukan. Kalau melalui Timsel pertama harus membuat SK pansel dan ada kriteria dari berbagai unsur. Kemudian pansel bekerja dengan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan.

“Pertama seleksi administrasi dan kedua tahapan uji kualifikasi ada tes tulisan, kesehatan, psikologis dan terakhir adalah tes uji publik dan tes wawancara,” katanya. (KRO) 

Live Update