KDM Minta Fokus Tingkatkan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar akan fokus pada peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul adanya wacana pemberhentian sementara sejumlah pelaksana program tersebut.

“Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG. Yang diberhentikan itu bukan programnya, melainkan para pelaksana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kinerjanya tidak sesuai standar,” ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Kota Bandung, belum lama ini.

Menurutnya, langkah penertiban ini dilakukan agar pelaksanaan MBG lebih terukur dan transparan. Dalam waktu dekat, Pemprov Jabar akan menandatangani MoU, membentuk satgas khusus, serta menyusun aturan-aturan yang dapat mengikat seluruh pihak yang terlibat.

Dedi juga memastikan akan ada layanan pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, khususnya penerima manfaat MBG. “Kalau makanannya tidak sesuai dengan standar Rp10.000, mereka bisa melaporkan lewat media sosial atau grup WhatsApp pengaduan. Laporan itu akan diverifikasi, diperiksa auditor, dan ditindaklanjuti sesuai hasilnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, sanksi yang diberikan nantinya bisa berupa teguran administrasi, pemberhentian, hingga proses pidana jika ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran. “Karena ini uang negara, maka tidak boleh ada yang coba-coba dikorupsi,” tegasnya.

Ke depan, Pemprov Jabar juga mendorong agar dapur penyedia makanan MBG bisa dikelola langsung di sekolah-sekolah. “Kalau ada SPPG yang diberhentikan, ya harus segera diganti dengan yang lebih bermutu,” ucap Dedi.

Selain membahas MBG, Gubernur juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah yang kini membebani TPPAS Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mengambil peran aktif agar sampah tidak terus menumpuk di satu titik.

“Sarimukti sudah terlalu penuh. Jadi sebaiknya sebagian diolah di daerah masing-masing agar tidak jadi musibah. Kalau ada penumpukan di jalan atau TPS, wali kota dan bupati harus cepat tanggap,” pungkasnya.