KDM Bentuk Satgas Aduan Program Makan Bergizi Gratis – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM memastikan pihaknya segera membentuk satuan petugas (satgas) yang khusus melayani aduan masyarakat terkait kualitas dan standar distribusi paket makanan program tersebut.

Langkah itu ditempuh setelah muncul laporan adanya dapur penyedia MBG yang tidak memenuhi standar, bahkan terlibat dalam kasus keracunan massal. KDM menegaskan, satgas ini akan menjadi pintu masuk bagi masyarakat maupun penerima manfaat untuk menyampaikan keluhan secara langsung, baik terkait kualitas makanan maupun nilai paket yang tidak sesuai.

“Pekan depan kita bikin MoU, kita bentuk satgas, sekaligus aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak. Nanti ada layanan pengaduan, sehingga masyarakat atau penerima manfaat bisa melaporkan jika ada makanan yang tidak sesuai standar atau nilainya tidak sesuai Rp10 ribu,” kata Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Selasa (30/9/2025).

KDM menjelaskan, sistem pengaduan akan dibuat sederhana dan mudah diakses. Penerima MBG dapat menyampaikan laporan melalui media sosial maupun grup WhatsApp yang disediakan pemerintah provinsi. Setiap laporan yang masuk tidak berhenti pada tataran administrasi saja, melainkan akan diverifikasi ulang secara menyeluruh.

“Nanti dari WA pengaduan akan dilakukan ricek, kemudian dianalisis, dan diperiksa oleh auditor. Jadi, betul tidak angka itu sesuai? Kalau ada pengurangan, tentu akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

KDM menekankan, Pemprov Jabar akan bersikap tegas jika terbukti ada pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Setidaknya ada tiga tingkatan sanksi yang disiapkan, yakni sanksi administrasi, penghentian operasional dapur MBG, hingga proses pidana.

“Ranahnya jelas. Administrasi, pemberhentian, sampai pidana. Karena kalau ada pengurangan nilai, itu berarti uang negara yang dikorupsi,” tegasnya.

Sejauh ini, beberapa dapur MBG sudah diberhentikan sementara lantaran tidak memenuhi standar pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Bahkan, ada yang terhubung dengan peristiwa keracunan massal. KDM menegaskan, dapur-dapur yang bermasalah akan segera digantikan dengan penyedia yang lebih berkualitas.

“Dapur yang dihentikan sementara tentu akan kita ganti dengan dapur yang lebih bermutu. Ke depan, pemerintah provinsi juga ingin mendorong agar dapurnya ada di sekolah-sekolah. Dengan begitu, lebih mudah diawasi dan lebih terjamin kualitasnya,” jelasnya.

Menurut KDM, pengawasan ketat ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas program MBG. Ia menekankan, program ini bukan semata soal jumlah paket yang disalurkan, melainkan memastikan makanan yang diterima benar-benar bergizi, aman, dan layak konsumsi bagi anak sekolah.

“Fokus kita jelas, bukan hanya menyalurkan, tetapi meningkatkan kualitas makanan. Karena program ini menyangkut generasi muda Jawa Barat. Jangan sampai ada pengurangan nilai atau kualitas yang merugikan mereka,” katanya.

Dengan dibentuknya satgas aduan, Pemprov Jabar berharap kepercayaan masyarakat terhadap program MBG semakin meningkat. Transparansi diharapkan bisa mencegah praktik penyalahgunaan dana sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh siswa.

“Kalau masyarakat ikut mengawasi, maka penyedia jasa dapur juga akan lebih disiplin. Ini bukan hanya soal pengawasan, tapi juga soal tanggung jawab bersama,” ujar KDM.(dsn)