Kasus Penyalahgunaan Wewenang, Erwin Resmi Tersangka – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memastikan adanya dua alat bukti yang dinilai kuat dan sah sehingga proses penyidikan umum dinaikkan menjadi penyidikan khusus.

Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo mengungkapkan penetapan tersangka diumumkan di kantor Kejari Bandung, merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

Irfan menjelaskan penyidik telah menerbitkan dua surat penetapan tersangka, masing-masing bernomor TAP-10/M.2.10/Fd.2/12/2025 untuk Erwin serta TAP-11/M.2.10/Fd.2/12/2025 untuk Rendiana Awangga.

“Keduanya diduga terlibat langsung dalam permintaan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujar Irfan di aula kantor Kejari Bandung, Jl. Jakarta, Kota Bandung, Rabu (10/12/2025).

Irfan menambahkan permintaan tersebut disertai dengan intervensi penentuan penyedia jasa, sehingga menguntungkan pihak tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka.

“Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bandung, Ridha Nurul Ihsan memaparkan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 75 saksi, termasuk pejabat perangkat daerah, panitia pengadaan, serta pihak swasta yang diduga terlibat.

“Selain keterangan saksi, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik yang menguatkan dugaan adanya campur tangan langsung dari kedua tersangka dalam proses pengadaan,” ujar Ridha.

Ridha menambahkan pola penyimpangan yang muncul menunjukkan adanya instruksi kepada pejabat SKPD untuk memberikan paket pekerjaan tertentu kepada penyedia yang sudah ditentukan.

Meski status tersangka telah ditetapkan, Kejari Bandung belum melakukan penahanan terhadap Erwin maupun Rendiana Awangga.

Irfan menjelaskan penahanan terhadap pejabat daerah aktif harus menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kejaksaan memastikan seluruh proses administratif akan ditempuh sebelum mengambil langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penahanan apabila restu dari Kemendagri sudah diterima,” ujar Irfan.

Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terseret dalam kasus tersebut, Ridha menyebut penyidik masih terus mendalami alat bukti yang ada.

“Tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka tambahan apabila ditemukan kecocokan bukti baru yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di kota Bandung,” ucap Ridha.

Ridha juga menyampaikan pemanggilan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan belum dianggap mendesak, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan apabila penyidik menilai keterangannya diperlukan untuk memperjelas alur peristiwa.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Irfan menegaskan kedua tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Irfan pun mengungkapkan secara subsidair, keduanya juga dikenakan Pasal 15 jo. Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang mengatur tentang percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Ancaman pidana dalam pasal tersebut mencakup hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku.(dsn)