Kantor KPU dan Bawaslu Jabar Dijaga Brimob – Radarbandung.id – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Puluhan anggota Sat Brimob Polda Jabar menjaga kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar. Hal ini menjadi bagian dari pengamanan selama proses kontestasi politik.

Pengamanan yang merupakan permintaan dari dua lembaga penyelenggara itu sudah berlangsung sejak 21 Agustus 2024. Total ada 30 Personel Sat Brimob ditambah dari Satgas Polda Jabar yang tergabung dalam Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 yang bertugas.

Komandan Satuan Brimob Polda Jawa Barat Kombes Pol Donyar Kusumadji mengatakan Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Jabar yang tergabung dalam Subsatgas Jibom dan Aksi khusus mengemban tugas pengamanan di Kantor KPU dan Bawaslu.

Subsatgas Jibom melaksanakan pengamanan piket Posko 1×24 Jam dan melaksanakan Sterilisasi apabila ada permintaan dari pihak KPU maupun Bawaslu. Subsatgas Jibom dan Subsatgas Aksi Khusus siaga di Posko yang sudah disiapkan.

“Ini merupakan wujud Bhakti Sat Brimob Polda Jabar dalam hal ini di wilayah Jawa Barat, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman serta kedekatan emosional antara Sat Brimob Polda Jabar dengan masyarakat,” ucap Donyar Kusumadji.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Jules Abraham Abast menegaskan bahwa seluruh anggota Polri khususnya di Polda Jabar menjaga netralitas dan tidak akan melakukan politik praktis dalam setiap kontestasi kontestasi politik.

“Bila terdapat anggota Polda Jabar yang melanggar akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Jules.

Kabid Humas Polda Jabar menjelaskan netralitas Polri diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan diperkuat lagi dengan Surat Telegram Kapolri kepada seluruh jajarannya.

Netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi Bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Lalu, ayat (2) disebutkan, anggota Polri tidak menggunakan hak pilih dan dipilih,” katanya.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan Politik Praktis.

Kemudian, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H berbunyi setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.

Jules Abraham menegaskan Polda Jabar intensif melakukan sosialisasi kepada personel melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki agar menghindari sikap tidak netral, seperti cara berfoto agar tidak menampilkan pose yang menunjukkan simbol-simbol peserta pemilu seperti nomor urut dan sebagainya.

“Hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan jaminan pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat,” tutupnya. (dbs)