Jumlah Desa Rawan Pangan di Kabupaten Bandung Bertambah Jadi 28 Desa – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBABDUNG.ID, SOREANG – Jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Jika pada 2022 tercatat 20 desa masuk kategori rawan pangan, pada 2025 jumlahnya meningkat menjadi 28 desa.
Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan, pada 2022 sempat menyebut jumlah desa rawan pangan menurun dibandingkan 2021. Hasil pendataan terdapat 20 desa yang masuk kategori rentan rawan pangan atau 7,4 persen dari jumlah desa yang ada di Kabupaten Bandung. Kondisi ini menurun dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 25 desa.
Berdasarkan laporan 2022, ada 9.057 rumah tangga miskin (RTM) bukan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) di 20 desa yang termasuk kategori rawan pangan.
Dua puluh desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Sugihmukti di Pasirjambu; Nengkelan di Ciwidey; Warjabakti, Cipinang, dan Pasirhuni di Cimaung; Warnasari, Banjarsari, serta Sukaluyu di Pangalengan; Cikitu dan Pangauban di Pacet; Girimulya dan Mekarsari di Pacet; Neglasari, Sudi, Mekarwangi, dan Pangguh di Ibun; Babakan serta Sagaracipta di Ciparay; dan terakhir Santosa serta Resmitinggal di Kertasari.
Namun, data terbaru 2025 menunjukkan jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Bandung bertambah menjadi 28 desa. Meski detail jumlah RTM belum dipublikasikan secara rinci, sebaran desa rawan pangan disebut semakin meluas ke sejumlah kecamatan.
Kondisi ini menandakan tantangan ketahanan pangan di wilayah Bandung masih besar. Faktor sosial ekonomi, kenaikan harga bahan pokok, dan keterbatasan infrastruktur dasar disebut berperan dalam peningkatan jumlah desa rawan pangan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, peta FSVA menjadi acuan penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi riil di lapangan.
“Desa-desa yang termasuk dalam desil satu menggambarkan kategori miskin ekstrem. Data ini harus disampaikan secara akurat supaya intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menjelaskan, database FSVA nantinya akan masuk dalam sistem aplikasi milik Diskominfo Kabupaten Bandung.
“Dengan klasifikasi yang jelas, kita bisa menentukan wilayah prioritas agar masyarakat yang rentan pangan perlahan bisa keluar dari kondisi tersebut,” tambahnya.
Selain itu, Kang DS menyebutkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem terus berjalan melalui berbagai program.
“Salah satunya adalah pembangunan 29.327 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) selama empat tahun terakhir, meski masih ada sekitar 10.000 unit lagi yang menunggu penanganan,” ungkap dia.
Sementara itu, Kepala Dispakan Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, menjelaskan FSVA disusun berdasarkan indikator ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis data BPS, OPD, serta survei lapangan menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, aksesibilitas, dan kondisi geografis menjadi penyebab utama kerawanan pangan.
“Meski ada desa-desa yang masih tergolong rawan, tren positif juga terlihat di sejumlah wilayah. Hal ini merupakan dampak dari program intervensi yang dilakukan secara konsisten,” jelas Uka.
Ia menegaskan FSVA bukan sekadar peta, melainkan dasar untuk kebijakan lintas sektor di tingkat kabupaten hingga nasional.
“Dengan pemetaan ini, arah intervensi pemerintah bisa lebih fokus, efisien, dan tepat sasaran,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Uka juga melaporkan peran Dispakan dalam mendukung program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini kebutuhan ikan untuk 361 SPPG mencapai 81.225 kg per hari, sementara produksi lokal baru 28.960 kg.
“Kami mengusulkan penambahan anggaran Rp6,27 miliar guna membentuk 418 kelompok wirausaha baru sektor perikanan,” ungkapnya.
Selain mendukung program gizi, Dispakan turut mengintervensi 28 desa lokus stunting dengan memperkuat kerjasama dengan Bulog serta perangkat daerah lainnya.
“Harapannya, data FSVA bisa digunakan untuk menekan kerentanan pangan sekaligus mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” tutupnya. (kus)