Jabar Berada di Posisi Tertinggi Soal Realisasi Investasi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif berbuah positif. Provinsi Jawa Barat kembali menempati posisi teratas dalam realisasi investasi nasional pada Triwulan III 2025.

Berdasarkan laporan realisasi investasi yang dirilis oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jumat (17/10), total investasi nasional mencapai Rp491,4 triliun dengan pertumbuhan 13,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Dari angka tersebut, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai Rp77,1 triliun, menempatkannya di peringkat pertama secara nasional. Provinsi lain yang mengikuti di bawahnya adalah DKI Jakarta (Rp63,3 triliun), Sulawesi Tengah (Rp33,4 triliun), Banten (Rp30,8 triliun), dan Jawa Timur (Rp30,4 triliun).

Secara keseluruhan, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan porsi 56,9% atau senilai Rp279,4 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp212 triliun atau 43,1% dari total investasi.

Jawa Barat juga mencatat realisasi PMDN tertinggi senilai Rp41,8 triliun (15%), disusul DKI Jakarta Rp40,8 triliun (14,6%) dan Kalimantan Timur Rp23,5 triliun (8,4%).

Sementara itu, pada sektor PMA, Jawa Barat menjadi primadona investasi asing dengan capaian USD 2,2 miliar (16,7%), diikuti Sulawesi Tengah USD 2 miliar (14,8%), dan DKI Jakarta USD 1,4 miliar (10,6%).

Secara kumulatif, hingga Triwulan III 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi, termasuk pemerintah kabupaten/kota dan para pelaku industri. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif.

“Bagaimana investasi bisa tumbuh? Ya, harus ramah. Perizinan harus cepat, infrastruktur harus dibangun dengan baik. Pemerintah Provinsi saat ini sangat konsen terhadap pembangunan infrastruktur,” ujar Dedi Mulyadi.

KDM, sapaan akrabnya, juga menyoroti pentingnya keamanan dan ketertiban di kawasan industri. Ia mengakui masih adanya praktik premanisme yang dapat mengganggu kenyamanan investor.

Pemprov Jabar akan menginstruksikan dinas tenaga kerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar membuka layanan aduan cepat tanggap bagi perusahaan yang menghadapi kendala di lapangan.

“Pemerintah kerjanya tidak boleh hanya memungut pajak. Pemerintah harus hadir memberikan rasa nyaman. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota harus membuat layanan aduan bagi seluruh perusahaan yang ada di Jawa Barat,” tegasnya.