Jabar Alokasikan Rp25 Miliar untuk Perlindungan Sosial Pekerja Informal dan Seniman – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal. Tahun ini, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk tahap awal pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja nonformal, termasuk pelaku seni dan budaya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Apresiasi dan Fasilitasi Seniman dan Budayawan Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (7/11). “Pada tahap pertama, kami alokasikan Rp25 miliar untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, termasuk para seniman dan budayawan,” ujar Erwan.

Menurutnya, program ini menjadi langkah awal menuju target besar Pemprov Jabar untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi sekitar satu juta pekerja informal di seluruh wilayah Jawa Barat. “Perlindungan sosial ini penting agar para pekerja nonformal memiliki jaminan atas risiko kerja maupun masa depan mereka,” lanjutnya.

Erwan juga menegaskan, Pemprov Jabar akan memastikan kemudahan proses administrasi bagi para calon penerima manfaat. “Kami akan bantu fasilitasi proses pendaftaran agar tidak ada hambatan administratif, tentu tetap sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pemprov Jabar. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat ekosistem kebudayaan dan kesejahteraan pelaku seni.

“Kami sangat mendukung langkah progresif ini. Perlindungan sosial bagi seniman dan budayawan adalah bagian penting dari upaya memajukan kebudayaan nasional,” kata Fadli.

Ia menambahkan, Kementerian Kebudayaan juga berkomitmen memperkuat kapasitas sumber daya manusia, manajemen talenta, serta penyediaan sarana pendukung bagi pelaku seni di seluruh Indonesia. “Pemajuan kebudayaan merupakan amanat konstitusi. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan pelaku seni sendiri sangat dibutuhkan,” pungkasnya.