Hunian untuk Sivitas dan Warga Sekitar Unpad Dirancang Bertahap, Proyek Tunggu Proposal Resmi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung kawasan kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), untuk melihat potensi pengembangan perumahan bagi dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat sekitar.

Tinjauan ini dilakukan sebagai langkah awal menindaklanjuti permohonan pembangunan hunian yang diinisiasi pihak Unpad. Kehadiran Maruarar disambut langsung oleh Rektor Unpad, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, beserta jajaran.

Maruarar menyampaikan pemerintah pusat melalui Kementerian PKP siap mendukung, namun prosesnya harus melalui tahapan prosedural yang sesuai dengan ketentuan.

“Saya datang ke sini atas janji dengan Pak Rektor untuk melihat langsung permohonan pembangunan perumahan. Saya sudah tugaskan Dirjen, Kepala Balai Jabar, dan Satker untuk menyampaikan aturan dan prosedur secara utuh kepada Unpad agar dapat ditindaklanjuti secara benar,” ujar Maruarar di FKG Unpad, Jl. Sekeloa, Kota Bandung, Jumat (11/7/2025).

Maruarar yang pernah menempuh pendidikan di Kota Bandung menyampaikan keprihatinannya atas semakin padatnya kawasan Sekeloa dan sekitarnya. Hal itu menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam menata kembali kawasan tersebut agar tetap manusiawi, teratur, dan fungsional.

“Dulu saya kuliah di Parahyangan, kawasan ini memang sudah padat sejak lama. Sekarang jauh lebih padat. Maka penataan harus benar-benar dipikirkan secara komprehensif dan bijak,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat dan meminta perhatian lebih terhadap ini. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung pun menjadi penting, mengingat Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, juga merupakan alumni Unpad.

“Saya sudah minta Pak Rektor juga berdiskusi dengan Pak Wali Kota agar ada sinergi. Ini soal gotong royong dalam menjalankan tugas mulia untuk menyediakan hunian layak,” tambah Maruarar.

Lahan bangunan di kawasan FKG Unpad yang sedang diajukan permohonan pengembangan perumahan bagi dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat sekitar. (Diwan Sapta Nurmawan/Radar Bandung)

Meski menunjukkan sikap terbuka, Maruarar menegaskan pihaknya belum menerima proposal resmi dari Unpad. Oleh karena itu, ia belum bisa menyampaikan komitmen konkret selain memberikan arahan teknis.

“Proposalnya belum saya terima. Hari ini saya hadir untuk memberikan pemahaman soal tata cara, aturan, dan alur administrasi. Nanti setelah lengkap, baru kami pelajari dan kaji secara menyeluruh,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah akan memproses segala pengajuan sesuai prioritas kebutuhan dan kesiapan dokumen. Apapun bentuk hunian yang diusulkan, harus berpijak pada realitas lapangan dan keterlibatan masyarakat.

“Kami tunggu dulu usulan resminya. Setelah itu, kita akan lihat skema apa yang paling cocok dan memungkinkan,” ujarnya.

Rektor Unpad, Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyambut baik arahan Menteri PKP dan memastikan pihaknya segera mengajukan proposal resmi.

Menurut Arief, pembangunan hunian ini sangat dibutuhkan bagi sivitas akademika, serta terbuka untuk masyarakat sekitar.

“Kami mendapat pencerahan dan dukungan dari Pak Menteri. Kami akan segera menyusun proposal sesuai arahan dan melibatkan kementerian, terutama Dirjen dan Kepala Balai Jawa Barat,” ujar Arief.

Arief menambahkan pembangunan hunian rencananya akan menggunakan lahan milik Unpad seluas 10 hektare. Namun, sekitar 80 persen lahan tersebut kini telah digunakan oleh masyarakat sekitar.

“Kami tidak akan melakukan penggusuran. Kami akan membangun di area yang tidak ditempati masyarakat. Justru ke depan, kami berharap masyarakat juga dapat ikut serta memiliki hunian yang dibangun, sesuai persetujuan kementerian,” jelasnya.

Keterbatasan lahan di kawasan tengah kota, Arief menilai rumah susun menjadi opsi yang paling memungkinkan dibanding rumah tapak.

“Kemungkinan besar rumah susun. Kalau rumah tapak rasanya kurang pas. Kalau berjalan sesuai rencana, tahap awal bisa dibangun ratusan unit,” ungkap Arief.

Arief menegaskan pembangunan akan dilakukan dengan pendekatan sosial yang hati-hati dan mengedepankan musyawarah. Skema hunian juga akan disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan kelompok prioritas, yaitu dosen, mahasiswa, dan karyawan.

“Seperti disampaikan Pak Menteri, ini proyek yang menyentuh kebutuhan banyak pihak, maka harus dibicarakan baik-baik dengan masyarakat. Kami siap berdialog dan berproses bersama,” pungkas Arief.(dsn)