Erwin dan Awangga Tersangka, Pemerintah Dinilai Belum Menunaikan Reformasi Tata Kelola – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Penetapan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka oleh penegak hukum dinilai mencerminkan kegagalan reformasi tata kelola yang selama ini dicanangkan Pemerintah Kota Bandung.

Akademisi dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan, menilai kasus tersebut menguatkan dugaan adanya persoalan mendasar dalam sistem birokrasi Kota Bandung, terutama terkait penempatan pejabat publik yang tidak berbasis prinsip profesionalitas.

Menurut Firman, jabatan strategis seharusnya diisi melalui merit system, yaitu sistem yang menempatkan kompetensi, integritas, dan rekam kinerja sebagai dasar utama. Namun dalam praktiknya, ia menilai proses tersebut kerap tersandera kepentingan transaksional.

“Kasus ini mengindikasikan adanya praktik transaksional dalam pengisian jabatan, yang berujung pada melemahnya integritas birokrasi,” ujar Firman dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/12).

Firman menambahkan, lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu konsekuensi dari buruknya tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak pada potensi kerugian keuangan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Ia menilai, momentum ini seharusnya menjadi alarm bagi Wali Kota Bandung untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Evaluasi jabatan, perbaikan sistem, dan penguatan integritas birokrasi disebut sebagai langkah awal yang harus segera dilakukan.

“Reformasi birokrasi bukan sekadar retorika. Harus ada keberanian untuk membersihkan sistem dari praktik-praktik yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.

Lebih jauh, Firman mengingatkan pentingnya menjaga kondisi psikologis aparatur agar tetap fokus memberikan pelayanan publik, meski situasi politik dan hukum di Pemkot Bandung tengah mendapat sorotan tajam.

Menurutnya, publik kini menunggu langkah konkret dari Wali Kota Bandung untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai kepentingan masyarakat, bukan didorong kepentingan kelompok maupun individu tertentu. (rls)