DPRD KBB Pilih Tak Banyak Bicara Soal Tunjangan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) memilih tak banyak bicara soal gaji dan tunjangan yang diterima sebagai legislator di Bandung Barat.

Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi mengatakan, tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD di Kabupaten Bandung Barat tergantung para anggota dewan menyikapinya.

“Kalau tunjangan beda-beda tergantung masing-masing, ada yang merasa masih sedikit,” katanya.

Ia menambahkan, tunjangan yang diterima anggota DPRD KBB tidak setinggi yang diterima DPR RI. Baginya mengungkap jumlah nominal tidak etis dibuka pada publik.

“Tergantung, tapi angkanya sesuai dengan harga pasaran rumah yang ada di Bandung Barat. Yang pasti gak seperti di DPR RI. Saya tidak berkenan untuk berbicara angka. Tidak etis, bahaya kalau sampai keluar,” katanya.

Sementara itu, Pengamat politik dan pemerintahan dari Unjani Cimahi, Arlan Siddha mengatakan, bungkamnya anggota dewan saat disinggung terkait nominal tunjangan merupakan sikap khawatir terhadap respon publik.

“Anggota dewan saat ini cenderung berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, karena khawatir bisa memicu situasi yang tidak kondusif,” kata Arlan saat dikonfirmasi Selasa (2/9/2025).

Ia menambahkan, seyogyanya semua anggaran yang bersumber dari pajak rakyat yang diterima anggota legislatif tetap harus dibuka ke publik secara transparan.

“Masyarakat harus mengetahui mulai dari kinerja, anggaran, dan sebagainya. Itu memang harus transparan,” katanya.

Ia menyebut, bahwa keterbukaan adalah bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran yang berasal dari pajak rakyat perlu diketahui masyarakat, termasuk gaji dan tunjangan. Karena itu hak publik.

“Seperti yang dikatakan Prabowo, sudah saatnya anggota dewan membuka ruang diskusi dengan masyarakat dalam isu-isu penting,” katanya.

Ia menegaskan, anggota DPRD KBB harus sadar bahwa mereka adalah representasi rakyat dan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada publik apa yang menjadi hak mereka.

“Transparan, elegan. Harus ada ruang diskusi dengan publik. Jika tak mau langsung diumbar, maka bisa melalui dialog,” katanya. (KRO)

Live Update