DPP IVENDO Imbau Pemerintah Tinjau Kembali Kebijakan Efisiensi Anggaran – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Buntut penerbitan Inpres No.1/2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun Anggaran 2025 beberapa waktu lalu, Dpp Dewan Industri Event Indonesia (IVENDO) menghimbau agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut.

Ketua Umum Dpp IVENDO, Mulkan Kamaludin, dalam acara “Buka Puasa Bersama Industri Event Nasional 2025” dengan tema “Collaboration for Progress!”, di Exhibition Hall Smesco Indonesia, Kamis (20/3/2025). Foto:For Radar Bandung

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dpp IVENDO, Mulkan Kamaludin, dalam acara “Buka Puasa Bersama Industri Event Nasional 2025” dengan tema “Collaboration for Progress!”, di Exhibition Hall Smesco Indonesia, Kamis (20/3/2025).

Dalam acara Dpp IVENDO yang dihadiri sebanyak 150 undangan terdiri dari perwakilan pemerintah baik dari Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekraf, Bank Indonesia, maupun BPS.

Hadir pula penyelenggara event, supplier, pelaku pariwisata, akademisi, dan media.

Pada kesempatan itu disampaikan juga laporan hasil Survei Industri Event Nasional 2024-2025 dan Survei Pembatalan Event 2025 yang dilakukan Dpp IVENDO bersama 7 asosiasi lainnya, diantaranya ASPPI, PaSKI, ASITA, HASTANA Indonesia, AELI, KADIN Indonesia, dan APMI.

Menurut Mulkan Kamaludin, berdasarkan data terbaru, di tahun 2024, tercatat 8.777 event tersebar di 34 provinsi dengan total nilai mencapai Rp 84,46 triliun, yang menggerakkan 8,8 juta pekerja.

Namun, sejak penerbitan Inpres No.1/2025 hingga 11 Februari 2025, telah terjadi 638 pembatalan atau penangguhan event di 32 provinsi dengan nilai bisnis yang hilang mencapai Rp 429,23 miliar.

Diungkapkannya, pembatalan terbanyak terjadi pada kegiatan meeting (50,64%), diikuti oleh event incentive (12,82%) dan pelatihan/ training (10,90%).

“Data tersebut baru tercatat hingga Februari saja. Kami berharap survei nasional ini dapat semakin melibatkan seluruh ekosistem event di Indonesia sehingga hasilnya dapat dijadikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Mulkan Kamaludin.

Dijelaskan Mulkan, data tersebut pasti terus bergerak. Di sejumlah DPD IVENDO pun juga secara pararel melalukan survey cepat secara acak kepada anggota dan pekerja event di daerah masing-masing.

“Seperti halnya yang dilakukan di Bali. Tercatat berdasarkan survey cepat kepada 44 pekerja event di Bali lebih dari 85% pelaku industri event di Bali mengalami penurunan pendapatan drastis akibat pemangkasan Anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, dan seminar pemerintahan. Belum ditambah daerah lainnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Mulkan menyampaikan bahwa IVENDO siap dilibatkan dalam proses diskusi mencari solusi.

“Karena event dan MICE itu mutiplier effectnya cukup besar,” tandas Mulkan. (*)