DPKP Genjot Perbaikan Sanitasi dan Infrastruktur Dasar, 285 Hektare Kawasan Kumuh di Bandung – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Masih dihadapkan pada pekerjaan rumah dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman warga di Kota Bandung, penanganan serius di berbagai aspek, mulai dari sanitasi, drainase, hingga infrastruktur dasar. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, hingga kini masih terdapat 285 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan serius.

Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus menjelaskan persoalan kawasan kumuh di Bandung tidak hanya disebabkan oleh keberadaan rumah tidak layak huni, tetapi juga karena buruknya sistem sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik.

Banyak wilayah permukiman padat yang belum memiliki sarana pembuangan limbah yang memadai, sehingga memicu masalah kesehatan dan lingkungan.

“Untuk pembuangan air kotor, termasuk pembangunan septic tank komunal dan individual, kami biasanya bisa membangun sekitar 10 hingga 17 unit per tahun. Namun, kalau dibandingkan dengan luas kawasan kumuh yang mencapai 285 hektare, jumlah tersebut memang belum signifikan,” ujar Luthfi, Selasa (21/10/2025).

Luthfi menyebutkan pembangunan septic tank menjadi salah satu fokus utama penanganan kawasan kumuh, mengingat sebagian besar warga di kawasan tersebut masih membuang limbah domestik langsung ke sungai. Meski begitu, DPKP mengakui keterbatasan anggaran dan lahan menjadi kendala yang membuat program ini berjalan lambat.

Luthfi menjelaskan untuk mempercepat penanganan, Pemkot Bandung berencana memanfaatkan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Melalui dukungan tersebut, DPKP menargetkan pembangunan sekitar 100 unit septic tank komunal di beberapa wilayah prioritas.

“Program septic tank komunal sebagian besar bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Untuk Kota Bandung, alokasinya memang masih kecil, baru sekitar 17 unit yang sudah terealisasi sejauh ini,” jelas Luthfi.

Selain sanitasi, Luthfi menambahkan DPKP juga tengah melakukan berbagai intervensi lainnya untuk memperbaiki kondisi kawasan kumuh. Langkah-langkah tersebut meliputi perbaikan saluran drainase, pengaspalan jalan lingkungan, serta penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang rawan kebakaran.

Menurut Luthfi, salah satu tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan lahan. Pembangunan septic tank komunal membutuhkan area minimal 9 meter persegi untuk menampung limbah dari 15 hingga 25 keluarga. Banyak kawasan kumuh di Bandung berada di lokasi padat dengan gang-gang sempit, sehingga sulit mencari lahan kosong yang layak untuk pembangunan fasilitas tersebut.

“Kawasan kumuh itu umumnya sempit dan padat. Untuk menggali septic tank komunal saja sering tidak memungkinkan. Kami sudah menyampaikan ke Pak Wali, kalau ada lahan kosong yang bisa dibeli atau dihibahkan kepada Pemkot, itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan septic tank,” ungkapnya.

Sebagai solusi sementara, Luthfi mengatakan DPKP memilih memprioritaskan pembangunan septic tank individual di rumah-rumah warga. Langkah ini dinilai lebih realistis dan cepat diterapkan, terutama di kawasan padat yang tidak memiliki lahan cukup luas.

“Soal sanitasi ini ujungnya selalu terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Banyak penyakit menular muncul akibat lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Karena itu, penanganan sanitasi bukan hanya urusan teknis infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesehatan publik,” katanya.

Luthfi menegaskan penyelesaian masalah kawasan kumuh di Bandung merupakan tanggung jawab lintas sektor. DPKP tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari perangkat daerah lain, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, maupun dinas teknis terkait.

“Ini pekerjaan rumah bersama. Kami terus melakukan pemantauan lapangan secara rutin melalui sistem pengawasan kawasan permukiman, dan hasilnya kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Yang penting, arah kebijakan kita jelas, menurunkan luas kawasan kumuh dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kota Bandung,” ucapnya.(dsn)