DJP–Ditjen Minerba Undang 1.800 Wajib Pajak Tambang untuk Dorong Kepatuhan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan sosialisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta kepatuhan perpajakan badan usaha pertambangan di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP, Rabu (26/11/2025).

Kegiatan yang digelar secara hybrid itu diikuti 800 peserta luring dan 1.000 peserta daring, sehingga total 1.800 wajib pajak (WP) usaha tambang hadir dalam acara tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa kolaborasi DJP dan Ditjen Minerba merupakan langkah bersama untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara. Ia menegaskan kembali pentingnya prinsip gotong royong sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

“Pesan Presiden adalah kembali ke Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya prinsip gotong royong,” ujarnya.

Data DJP menunjukkan, dalam lima tahun terakhir jumlah WP sektor pertambangan mineral dan batubara meningkat rata-rata 3% per tahun. Pada 2021 terdapat 6.321 WP, dan pada 2025 jumlahnya naik menjadi 7.128 WP.

Dari sisi penerimaan, sektor pertambangan mineral logam mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp4 triliun pada 2016 menjadi Rp45 triliun pada 2024. Sementara penerimaan sektor batubara berfluktuasi mengikuti pergerakan harga komoditas global.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa kontribusi Bapak Ibu pelaku usaha minerba yang menyumbang 20–25 persen penerimaan negara,” kata Bimo.

Ia menambahkan, DJP terus memperkuat basis data perpajakan melalui pertukaran informasi, termasuk integrasi sistem dengan aplikasi Minerba One milik Kementerian ESDM ke dalam Coretax DJP. Integrasi ini diharapkan meningkatkan akurasi data untuk optimalisasi penerimaan negara.

DJP dan Ditjen Minerba juga sepakat memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen wajib dalam pengajuan RKAB.

“Silakan mempersiapkan diri. Mulai perpanjangan tahun depan, RKAB akan mensyaratkan tax clearance,” pungkas Bimo.(nto)