Dianggap Tidak Fokus Jalani Tugas Wakil Wali Kota Prabumulih, Rangkap Jabatan Franky Nasril Tuai Protes – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, PRABUMULIH – Dugaan rangkap jabatan yang diemban Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Salah satunya Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kota Prabumulih, Senin 22 September 2025.

Sebagai lembaga masyarakat, FKPP memperhatikan kinerja Wakil Wali Kota Prabumulih Franky Nasril tidak fokus menjalankan tugas-tugas sebagai wakil walikota.

“Setelah kami selidiki ternyata Franky Nasril selaku wakil wali kota serakah. Dia jabatan ganda atau masih menjabat sebagai direktur di PT Siang Malam Nusa Raya,” ujar perwakilan FKPP saat orasi.

Dalam aksinya, massa juga membawa spanduk dan poster bertuliskan penolakan terhadap praktik rangkap jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Sekretaris Jenderal FKPP, Arthur Kaunang juga menjelaskan rangkap jabatan ini tidak hanya menyalahi etika pemerintahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu pelayanan publik.

FKPP menuntut DPRD Kota Prabumulih menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyelidiki kasus ini melalui hak angket.

Mereka juga mendesak agar jabatan publik dikembalikan pada semangat pengabdian, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan usaha pribadi.

Selain mempertanyakan komitmen Wakil Walikota Prabumulih dalam menjalankan tugas pemerintahan, massa juga mengkritik sikap DPRD yang dinilai belum menunjukkan ketegasan dalam merespons isu tersebut.

“Rakyat butuh wakil yang bersikap, bukan yang bungkam. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap potensi pelanggaran,” seru salah satu orator dari atas mobil komando.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deni Victoria bersama sejumlah anggota dewan menerima perwakilan massa untuk berdialog secara tertutup di dalam gedung DPRD.

Hingga aksi berakhir, massa menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga ada keputusan resmi.

FKPP menyatakan bahwa tuntutan ini merupakan bagian dari upaya menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik penyalahgunaan jabatan.

“Prabumulih Emas bukan hanya slogan. Kami ingin pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas dia.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara tegas melarang pejabat publik merangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. (**)

Live Update