Desak Penertiban dan Pemerataan Dapur MBG, Proses Sertifikasi jadi Hambatan – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Sejumlah persoalan serius terkait pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini belum sepenuhnya tertata. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan menyoroti dapur MBG harus segera dilengkapi fasilitas, ditertibkan izinnya, serta dilakukan pemerataan di setiap wilayah agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Menurut Aswan, masih banyak dapur MBG di Kota Bandung yang belum memiliki sertifikat kelayakan, baik dari sisi higienitas air maupun standar makanan. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

“Kalau belum ada sertifikat, dapur jangan sampai buka dulu. Kalau dipaksakan, risikonya besar, bisa menyalahi aturan dan membahayakan masyarakat,” tegas Aswan, Senin (29/9/2025).

Aswan mengungkapkan, di Kecamatan Cibiru misalnya, terdapat sembilan dapur MBG, namun baru enam yang beroperasi. Sementara di Cisurupan baru ada dua dapur. Hal itu menunjukkan masih ada kekurangan fasilitas yang cukup signifikan.

“Setidaknya ada empat dapur tambahan yang dibutuhkan agar pelayanan merata. Ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah,” katanya.

Aswan juga menilai distribusi makanan MBG masih belum efektif. Ia menemukan dapur MBG di Cipadung justru mengirim makanan ke SMA 24 Ujungberung. Padahal, sekolah-sekolah dan posyandu di Cipadung sendiri masih membutuhkan pasokan.

“Akibat distribusi yang tidak normatif, makanan sering terlambat sampai tujuan. Kalau perjalanan lebih dari satu jam, makanan berisiko basi. Harusnya ditata per kelurahan agar distribusi lebih cepat dan makanan tetap segar,” ujarnya.

Aswan menekankan, pola penempatan dapur MBG harus disesuaikan dengan jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan di setiap wilayah. Dengan begitu, puskesmas, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga posyandu bisa dilayani lebih optimal.

“Kalau satu kelurahan sudah punya sekolah dan posyandu, maka dapur MBG cukup ditempatkan di wilayah itu. Tidak perlu menyebrang ke kecamatan lain,” katanya.

Selain persoalan lokasi, Aswan juga menyoroti lemahnya koordinasi antara kepala dapur, Satuan Pelaksana Program Indonesia (SPPI), dan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Menurutnya, buruknya komunikasi membuat layanan MBG tidak maksimal.

“Banyak temuan di lapangan, kepala dapur tidak bekerja sama dengan SPPI maupun SPPG, termasuk dengan pemasok. Padahal pemasok harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai harga wajar, bukan mencari keuntungan berlebih,” ungkapnya.

Ia mencontohkan, harga gas LPG untuk dapur MBG yang seharusnya Rp215.000 justru ditemukan lebih tinggi karena praktik permainan harga.

“Kepala dapur jangan hanya memikirkan keuntungan. Yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Makanannya harus benar-benar higienis, bergizi, dan tidak cepat basi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aswan menilai lambatnya proses sertifikasi juga menjadi hambatan dalam pengelolaan dapur MBG. Namun ia menegaskan, panjangnya birokrasi tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan dapur beroperasi tanpa izin.

“Kalau izinnya lama, pemerintah harus bergerak cepat mempercepat prosesnya. Wali Kota Bandung harus tanggap agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pengoperasian dapur MBG tanpa sertifikat sama saja melanggar aturan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum jika terjadi kasus keracunan makanan.

“Saya tidak setuju kalau ada dapur yang dibuka dulu baru izin menyusul. Itu bisa merugikan masyarakat dan menyalahi aturan,” tegasnya.

Hasil pengawasan di lapangan, Aswan menunjukkan sebagian besar dapur MBG di wilayah Cibiru dan Antapani sudah memiliki izin lengkap. Namun ia menegaskan akan terus melakukan pemantauan secara berkala.

“Kalau ditemukan dapur tanpa izin, harus ditutup. Itu komitmen kami supaya masyarakat mendapat layanan makanan yang sehat, higienis, dan aman,” ujarnya.(dsn/mur)