Dapat Puluhan Juta Per Bulan, Begini Dasar Hukum dan Skema Tunjangan Hingga Representasi Anggota DPRD Kota Bandung – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Tidak seperti DPR RI yang menggunakan istilah gaji pokok, DPRD memakai istilah uang representasi. Uang representasi adalah uang bulanan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan kedudukannya, yang besaran dan rinciannya diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Berdasarkan peraturan pemerintah, penghasilan Anggota DPRD mencakup uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, termasuk tunjangan perumahan.

Uang representasi/ gaji Anggota DPRD kabupaten dan kota telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Sementara untuk DPRD Kota Bandung, teknisnya diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 22 Tahun 2024.

“Sehingga apa yang kami terima itu memang sudah diatur dalam aturan tersebut. Yang pertama, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kedua, juga memenuhi asas kepatutan dan kewajaran,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (10/9/2025).

Edwin menyebut total uang representasi dan tunjangan anggota DPRD Kota Bandung sekitar Rp90 juta. Namun nominal tersebut penghasilan kotor, belum dipotong oleh Pajak Penghasilan (Pph) yang jumlahnya mencapai Rp20 juta. Bahkan, kata dia, tidak tertutup kemungkinan akan ada pajak progresif bagi para legislator Kota Bandung di akhir tahun.

“Yang otomatis juga itu akan mengurangi pendapatan total dari anggota DPRD itu sendirinya. Lalu kemudian juga sebagaimana lazimnya, kami juga harus mengeluarkan untuk iuran partai dan fraksi. Dan pengeluaran-pengeluaran lain masing-masing anggota DPRD yang nominalnya berbeda-beda,” jelasnya.

Meski begitu, Edwin menekankan, apa yang diperoleh anggota dewan sebetulnya banyak kembali ke masyarakat. Karena banyak permintaan dari masyarakat yang bersifat urgensi seperti orang sakit yang membutuhkan pengobatan, membantu anak-anak stunting yang kekurangan gizi, sampai keperluan seragam, perlengkapan UMKM, alat kesenian, alat kesehatan, dan bantuan berbagai kegiatan seperti peringatan 17 agustus-an, kegiatan keagamaan, dan lainnya.

“Hampir setiap harinya kami menerima sekali banyak permohonan bantuan dari warga masyarakat. Aspirasi yang disampaikan kepada kami dan harus kami penuhi, yang sebetulnya itu tidak ada anggarannya,” tuturnya.

Edwin menerangkan, seluruh anggota dewan juga melaksanakan reses sebanyak tiga kali dalam setahun. Dengan rincian setiap kali reses terdapat enam pertemuan dengan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan legislator.

Dirinya tak menepis agenda reses ini membutuhkan anggaran tak sedikit. Terutama untuk transportasi masyarakat yang juga tidak ada dalam anggaran reses.

“Saat reses banyak permintaan dari masyarakat. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang ada kami masih dapat memenuhi permintaan dari warga yang ada di dapil masing-masing anggota dewan,” katanya.

Ditanya soal wacana evaluasi tunjangan, Edwin mempersilahkan pihak atau lembaga berwenang melakukan hal tersebut. Terpenting yang dilakukan bisa berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat Kota Bandung pada khususnya.

“Silakan nanti dievaluasi. Tentu, apakah ini akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait, kami persilahkan. Tidak ada masalah,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung.

Sementara, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bandung Kidul, Al Rizky Huda mengaku keberadaan anggota dewan di wilayahnya sangat membantu masyarakat, khususnya Edwin Senjaya.

Edwin yang berasal dari Dapil 4 (Bandung Kidul, Buahbatu, Rancasari, Gedebage, Panyileukan, dan Cinambo) sering membantu masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, dan banyak lainnya.

“Saya sebagai Ketua LPM yang memang notabene mengawal pembangunan yang ada di wilayah, hampir 90 persen reses yang dilaksanakan oleh Pak Haji Edwin itu diserap dan memang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga,” ucapnya.

Dirinya memiliki harapan seluruh anggota dewan tak hanya di wilayahnya namun Kota Bandung terjun langsung menyerap aspirasi dan membaca permasalahan yang dialami oleh warga. Dan juga berharap, dewan-dewan kota yang ada dikota bandung tidak terus diserang oleh persoalan tunjangan.

Bagaimanapun, anggota DPRD tingkat kota lebih terasa kinerjanya karena langsung menyentuh ke akar rumput.

“Bukan berarti dewan provinsi atau DPR RI tidak bekerja atau menafikan kinerja mereka, tapi yang langsung menyentuh masyarakat sehari-hari di akar rumput adalah para anggota dewan kota ataupun kabupaten,” pungkasnya. (arh)

Live Update