BMPS Keluhkan Kebijakan Rombongan Belajar Tak Libatkan Sekolah Swasta – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG–Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung menilai kebijakan pengaturan rombongan belajar di sekolah tidak melibatkan pihak sekolah swasta.
Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian siswa baru.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bandung, Atty Rosmiati mengatakan, pihaknya tidak pernah diajak berdiskusi atau diminta masukan terkait aturan yang diberlakukan.
Menurutnya, keputusan yang diambil hanya mempertimbangkan sekolah negeri.

Ia menilai kebijakan ini berpotensi merugikan sekolah swasta yang selama ini berperan penting menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

“Kalau tidak dilibatkan, kami khawatir dampaknya akan besar terhadap keberlangsungan sekolah swasta,” ujarnya, Minggu (10/8).

Pihaknya, juga menyoroti kurangnya transparansi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam merumuskan kebijakan tersebut.

“Kami berharap ada mekanisme konsultasi bersama seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ujar dia.

Selain itu, Atty menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pembagian rombongan belajar.

“Kebijakan yang baik, kata mereka, seharusnya mengakomodasi kepentingan sekolah negeri maupun swasta secara proporsional,” paparnya.

Pihaknya menegaskan bahwa sekolah swasta bukanlah pesaing, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pendidikan. Ia menyebut selama ini sekolah swasta turut membantu mengurangi beban sekolah negeri.

“Kebijakan tanpa pelibatan semua pihak justru dapat menimbulkan ketimpangan jumlah siswa di lapangan. Beberapa sekolah swasta bahkan bisa terancam kekurangan murid akibat distribusi yang tidak merata,” jelasnya.

Pihaknya mendesak pemerintah daerah membuka ruang dialog agar setiap keputusan yang diambil bersifat inklusif. Mereka meminta ada forum resmi yang mempertemukan Dinas Pendidikan, sekolah negeri, dan swasta sebelum aturan diberlakukan.

“Bupati dapat turun tangan untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan mengedepankan prinsip keadilan. Kami tidak menolak aturan, tapi kami ingin dilibatkan,” tegasnya. (kus)