BGN Tekankan Keamanan Pangan Jadi Prioritas Utama di Jawa Barat – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan keamanan pangan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.

Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi mengungkapkan kegiatan sosialisasi yang digelar hari itu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para mitra mengenai berbagai kebijakan BGN yang sudah dan akan diterapkan. Tujuannya agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tatanan yang berlaku.

“Kegiatan hari ini tujuannya mensosialisasikan kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan oleh BGN. Kita harapkan mitra memahami arah kebijakan agar program MBG bisa berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan,” ujar Ermia saat ditemui di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa (28/10/2025).

Ermia menegaskan, isu paling mendesak saat ini adalah keamanan pangan, terutama di Jawa Barat yang kerap menghadapi kasus keracunan makanan.

Menurutnya, perhatian besar harus diberikan pada aspek kualitas bahan pangan dan standar pengolahan yang digunakan oleh penyedia makanan.

“Keamanan pangan itu sangat penting. Belakangan banyak muncul permasalahan, khususnya di Jawa Barat. Karena itu, penekanan pada standar keamanan pangan harus lebih besar,” tegasnya.

Ermia menjelaskan sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan pangan, BGN mewajibkan setiap Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk memenuhi Standar Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Standar ini wajib dipenuhi maksimal satu bulan setelah SPPG mulai beroperasi.

“Prosedur standar SLHS ini wajib diterapkan. Bagi yang baru beroperasi diberi waktu satu bulan untuk memenuhi standar tersebut,” jelas Ermia.

Meski demikian, Ermia mengaku belum bisa memaparkan data terkini mengenai jumlah SPPG yang sudah memenuhi ketentuan SLHS karena masih menunggu laporan dari unit deputi operasional.

Ermia menegaskan BGN telah menyiapkan sanksi berjenjang bagi penyelenggara yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Tahapan sanksi dimulai dari pengurangan penerima manfaat, penghentian sementara proposal, penolakan proposal penelitian, hingga pemberhentian permanen jika tidak ada perbaikan dalam jangka waktu tiga bulan.

“Pasti ada sanksi. Kalau pelanggaran terus terjadi, maka bisa sampai pada penghentian permanen,” katanya.

Selain aspek teknis, Ermia menegaskan BGN juga menyoroti potensi praktik curang seperti markup harga bahan pangan atau penggunaan bahan berkualitas rendah demi menekan biaya. Praktik semacam itu, tidak bisa ditoleransi dan akan mendapat sanksi pidana.

“Kalau sampai ada markup atau penyalahgunaan anggaran, itu tidak bisa ditoleransi. Akan ada sanksi pidana dan audit internal oleh Inspektorat Utama BGN,” tegasnya.

Ermia menambahkan pengawasan dilakukan secara menyeluruh oleh dua eselon I di lingkungan BGN, termasuk Deputi yang membidangi pengawasan dan pemantauan, serta Inspektorat Utama yang bertugas melakukan audit internal.

Ermia kembali menegaskan keamanan pangan bukan hanya tanggung jawab SPPG atau pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan sinergi dari semua pihak. Ia menyoroti pentingnya rantai pasokan yang sehat agar tidak terjadi masalah di tingkat pelaksana.

“Kasus keracunan tidak hanya karena kesalahan di SPPG, tapi juga bisa dari rantai pasok yang tidak sehat. Kadang pemasok memberikan harga murah dengan kualitas yang tidak premium, dan itu berisiko besar,” ujarnya.

Penguatan pengawasan, penerapan standar yang lebih ketat, serta pemberian sanksi yang tegas, BGN berharap seluruh program gizi di Jawa Barat dan wilayah lainnya dapat berjalan lebih aman, transparan, dan berkelanjutan demi melindungi kesehatan masyarakat.(dsn)