Bersih-bersih Birokrasi di Bandung, Tanpa Nepotisme dan Intervensi Politik – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan proses pengisian sejumlah jabatan kosong di lingkungan birokrasi terus berjalan secara bertahap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan mutasi dan promosi pejabat dilakukan dengan prinsip profesionalisme serta meritokrasi yang ketat, demi memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Farhan mengakui saat ini masih terdapat sejumlah jabatan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga kewilayahan yang belum terisi secara definitif. Namun, ia menekankan penataan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Bandung terus berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Prosesnya masih berjalan. Pak Adi (Kepala BKPSDM Kota Bandung) sekarang sedang bekerja keras. Jadi, proses ini dilakukan dalam beberapa gelombang,” ujar Farhan usai rapat koordinasi di Balai Kota Bandung, Senin (9/6/2025).

Menurut Farhan, gelombang pertama mutasi dan promosi jabatan telah mencakup 14 OPD. Sejumlah pejabat baru kini telah menempati posisi strategis sebagai bagian dari upaya penyegaran organisasi serta penguatan kinerja perangkat daerah.

“Gelombang kedua akan melibatkan lima jabatan tinggi lainnya. Setelah itu, penataan akan kami lanjutkan di tingkat kewilayahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Farhan menjelaskan pengisian jabatan di level kepala bidang, subkoordinator, hingga staf ASN merupakan bagian dari proses manajerial rutin yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemkot Bandung. Proses ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan organisasi sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Untuk jabatan dari kabid sampai staf, itu memang proses rutin,” tambah Farhan.

Farhan juga merespons kondisi di mana saat ini masih terdapat sejumlah kepala dinas yang menjalankan tugas dalam kapasitas sebagai pelaksana tugas (Plt). Ia menilai hal ini sebagai dinamika yang wajar dalam birokrasi pemerintahan.

“Selalu ada Plt. Misalnya, Kadis A dimutasi ke Kadis B, tapi Kadis B pensiun. Maka posisi A akan kosong sementara, dan harus menunggu proses pengisian yang tidak sebentar. Jadi, sementara ini yang bersangkutan menjadi Plt dulu,” jelasnya.

Farhan kembali menegaskan seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis sistem merit. Ia memastikan tidak ada intervensi politik atau kepentingan pribadi dalam proses tersebut.

“Semua berdasarkan meritokrasi. Alhamdulillah, skor meritokrasi kita sudah sangat tinggi. Ini menjadi komitmen kami untuk menjaga kualitas dan akuntabilitas birokrasi,” ujar Farhan.

Ia juga mengingatkan pengisian jabatan bukan sekadar memenuhi formasi yang kosong, melainkan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Farhan meyakini dengan menempatkan SDM yang tepat di posisi yang tepat, kinerja Pemkot Bandung akan semakin solid.

“Kami ingin pelayanan publik di Kota Bandung berjalan optimal. Untuk itu, dibutuhkan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Proses ini tidak bisa dilakukan secara serampangan atau tergesa-gesa,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Pemkot Bandung akan terus memfinalisasi gelombang kedua mutasi dan promosi, sekaligus mempersiapkan proses penataan jabatan di wilayah kecamatan hingga kelurahan. Farhan berharap seluruh proses ini dapat selesai tepat waktu sehingga struktur birokrasi Pemkot Bandung dapat kembali optimal dalam melayani kebutuhan warga.(dsn)