Berencana Ambil Alih Pembangunan Infrastruktur Desa, Dedi Mulyadi Ingin Kualitas Terjaga – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengambil alih beberapa urusan di tingkat desa yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Salah satunya bantuan keuangan yang berdampak pada proses pembangunan infrastruktur jalan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pendataan dilakukan secara detil agar kebijakan bantuan keuangan bisa didistribusikan secara tepat. Rencana ini dilandaskan pada pemerataan kualitas jalan yang dibangun. “Nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa, nanti pembangunan jalannya akan diambil alih provinsi semuanya,” katanya di Sabuga, Bandung, Selasa (18/11).

“Tahun ini dibangun (jalan), tahun depan rusak lagi, saya nggak mau begitu. Nanti semuanya dibangun oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton, betonnya pabrikan,” katanya.

Harapannya, pemerintah kabupaten, khususnya pemerintah di tingkat desa bisa fokus pada program kesehatan warga, problem stunting dan banyak persoalan penyakit masyarakat. Karena itu data yang tengah dihimpun oleh Bappeda Jabar akan menentukan besaran biaya yang dibutuhkan.

“Itu akan langsung kami biaya sampai selesai. Nanti kader yang memandunya kader PKK, nanti dana desa itu peruntukannya untuk apa, itu bisa langsung,” ujarnya.

Dedi Mulyadi sendiri sudah meminta Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai 7,5% dari total APBD. Ia akan memperkuat melalui penerbitan keputusan gubernur. “Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak,” kata Dedi.

Angka alokasi yang solid ini dinilai penting mengingat warga sering mengeluhkan kerusakan jalan meski kewenangan jalan tersebut bukan di provinsi. Masyarakat tidak semua memahami fungsi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Kewajiban alokasi ini menurutnya akan menuntut daerah memprioristakan anggaran untuk infrastruktur dibanding belanja yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Dia mencontohkan Kabupaten Sukabumi yang hanya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan Rp150 miliar dengan total APBD Rp4,2 triliun.