BEM Subang Kecam Tindakan Represif Polisi – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, SUBANG – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Subang (ABS) menggelar unjuk rasa di depan Mako Polres Subang, sebagai bentuk protes atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Dalam orasinya meraka menilai apa yang dilakukan kepolisian dalam tragedi yang menewaskan seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, adalah bentuk pelanggaran hukum sekaligus kemanusiaan.

“Sikap represif dari aparat ini bahkan menimbulkan korban jiwa, seperti tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis Barracuda Brimob Polri, peristiwa ini sangat rasa kemanusiaan, ” ujar salah seorang orator dalam orasinya.

Selain mengutuk keras sikap represif aparat, meraka juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas atas kematian Affan Kurniawan, seorang Ojek Online (Ojol) yang terlibat insiden dilindas mobil rantis Brimob saat aksi massa ke Gedung DPR RI pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu.

Kapolres Subang, AKBP Dony Eko Wicaksono bersama Dandim 0605/Subang sempat menemui dan berdialog langsung dengan pengujuk rasa.

Pada kesempatan itu  Kapolres menyampikan duka cita dan permohonan maaf atas insiden yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, seorang Ojek Online (Ojol) saat aksi massa ke Gedung DPR RI pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu.

Setelah berorasi di depan Mako Polres Subang, massa bergerak menuju Kantor  DPRD Subang di Jalan Dewi Sartika.

Setibanya di lokasi, massa langsung disambut Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana bersama pimpinan dan anggota DPRD lainnya.

“Kami mengapresiasi cara teman-teman mahasiswa Subang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini bukti Subang bisa jadi contoh kondusif,” ucap Victor.

Dalam orasinya, massa menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR,  yakni Mengkaji ulang tunjangan DPR dan memastikan transparansi kebijakan serta anggaran. Membuka proses legislasi secara inklusif, khususnya terkait RUU Polri, RUU KUHAP, dan RUU TNI. Menghormati aspirasi rakyat dengan respons nyata, bukan sekadar permintaan maaf. Memberikan sanksi pada anggota DPR yang melanggar etika dan memicu kemarahan publik.

Segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset demi kepentingan masyarakat. (anr/b)