Batalyon Teritorial Pembangunan Peta Jalan Menuju Ketahanan Pangan Prabowo Subianto – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID – Pengamat Politik dan Dosen Hubungan Sipil Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia RAj Mayyasari Timur Gondokusumo memberikan pandangan akademisnya perihal wacana pembentukan batalyon teritorial pembangunan.

Menurut Bangsawan Surakarta yang juga cucu menteri rezim orde lama ini, pembentukan batalyon teritorial pembangunan adalah kebijakan dan konsep pertahanan yang sangat visioner dari Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi TNI yang berfokus pada ketahanan pangan dan swasembada pangan, selain stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah merancang transformasi bidang pertahanan dengan pendekatan berbasis soft power penguatan potensi masyarakat, yang tidak hanya terfokus pada kekuatan militer konvensional, namun kekuatan non tempur sebagai strategi pertahanan atas ancaman non konvensional atau non militer dimensi ekonomi termasuk kemiskinan, ketergantungan pada negara lain, sulitnya akses atas pangan, kesehatan, air bersih dan sumber daya manusia unggul.

Batalyon teritorial pembangunan dibentuk sebagai garda terdepan dalam mendukung berbagai program nasional dan program strategis pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan yang terdiri dari kompi produksi, pertanian, perikanan, peternakan dan kesehatan melalui sinergitas TNI , Kementerian Pertahanan dan lembaga kementerian, ini sangat perlu difahami secara substansi bahwa kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi adalah sinergitas, jadi tidak ada istilah DISTORSI FUNGSI PERTAHANAN ATAU DEVIASI REPOSISI REFORMASI TNI 1998 atas pembentukan batalyon teritorial pembangunan yang merupakan garda pembangunan nasional, berjalan sesuai regulasi, pada ketentuan OMSP sesuai UU, garis batas peran dan fungsi militer dalam negara demokrasi masih menjunjung tinggi supremasi sipil, bersinergi dengan sipil dan dibawah pemerintah sipil.

TNI terkhusus TNI AD melalui penguatan batalyon pembangunan dan komponen cadangan berperan aktif dalam pembangunan nasional secara holistik dan terukur di bidang ketahanan pangan, stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya memperkuat fungsi teritorial pada aspek pertahanan non konvensional dan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, strategi nasional solusi nyata atas tantangan sosial, kemiskinan dan krisis pangan setiap daerah dan nasional di seluruh wilayah Indonesia, BUKAN MILITERISME BUKAN EKSPANSI MILITER PADA RUANG DAN RANAH SIPIL.

Pembentukan batalyon teritorial pembangunan yang berorientasi operasi militer selain perang OMSP merupakan implementasi dari upaya soft power dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk kedaulatan pangan kemandirian pangan yang merupakan pertahanan non konvensional dalam dimensi ekonomi yang perlu dijaga sebuah bangsa termasuk TNI sebagai garda terdepan kedaulatan dan pertahanan baik militer non militer bersifat konvensional maupun non konvensional.

Batalyon teritorial pembangunan merupakan pengelolaan sumberdaya strategis pembangunan yang harusnya mendapat dukungan positif dari berbagai elemen dan lapisan, mengingat pertahanan non konvensional sangat penting dalam menghadapi berbagai ancaman yang kompleks dan unpredictable di era globalisasi.

Peran aktif TNI terkhusus TNI AD dalam pembangunan nasional tidak sedikitpun mempengaruhi fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara, ini terbukti pada konsistensi TNI dalam mengamankan wilayah Papua terhadap serangan OPM, dan dukungan TNI terhadap logistik, kesehatan, dan stabilitas keamanan di Papua. Diera Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah dibentuk batalyon infantri penyangga daerah rawan di Papua untuk membantu pemerintah dalam produksi pangan dan konstruksi. Yang sekarang ini konsistensi pemerintah terhadap pembangunan daerah rawan di Papua dilanjutkan oleh Menteri Pertahanan Jendral (purn) Sjafrie Samsudin dalam kunjungan secara intens dalam upaya percepatan pembangunan daerah rawan Papua.

Sangat perlu dipahami tidak ada dominasi TNI AD atas pembentukan batalyon teritorial pembangunan karena semua bersifat sinergitas untuk percepatan pembangunan nasional atas ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai kebutuhan mendasar sebuah bangsa, tidak ada membelakangi matra laut dan udara. Selanjutnya dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto membangun penguatan seluruh matra termasuk matra laut dan udara untuk menghadapi dinamika geopolitik kawasan, hak kemaritiman dan teritorial atas potensi permasalahan Natuna Utara, laut Cina Selatan dan beberapa pelanggaran di wilayah Indonesia Timur, walau Indonesia termasuk negara non – claimant atas permasalahan laut Cina Selatan Indonesia tetap menjaga kepentingan nasional bangsa, tidak dipungkiri laut cina selatan sebagai jalur perdagangan internasional yang strategis memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional Indonesia.

Pertahanan negara dan diplomasi TNI dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Jend Purn Sjafrie Samsudin semakin profesional dan memiliki pengaruh didunia internasional. (apt)