Banyak Event di Bandung, DPRD Kota Bandung Dorong OPD Aktif Fasilitasi Penyelenggaraan untuk Tingkatkan PAD – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID, BANDUNG – Julukan Kota Seribu Event yang disematkan Wali Kota Bandung dinilai bukan sekadar slogan. Beragam kegiatan, baik tingkat lokal maupun nasional, kini semakin sering digelar di Kota Kembang berkat kemudahan perizinan serta dukungan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggota Komisi II DPRD Kota Bandung, Indri Rindani menjelaskan, banyak penyelenggara event yang kini langsung melakukan audiensi dengan Komisi II untuk memperoleh dukungan dari pemerintah kota.

“Dari Komisi II, kami mendorong OPD terkait agar bisa memfasilitasi penyelenggaraan berbagai event di Bandung,” ujarnya.

Menurutnya, dampak positif dari banyaknya kegiatan tersebut sangat terasa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM.

“Banyak event nasional yang kini beralih ke Bandung. Salah satunya Putri Hijabfluencer Indonesia yang diikuti peserta dari 22 provinsi. Meski pesertanya sekitar 66 orang, tapi para pendamping, keluarga, dan pemerintah daerah asal mereka ikut hadir dan mendukung. Dampaknya besar bagi hotel, kuliner, dan pelaku usaha lokal,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tanda-tanda ekonomi Kota Bandung mulai pulih terlihat dari tingkat okupansi hotel yang kembali tinggi setiap akhir pekan.

“Sekarang, setiap weekend sudah sulit dapat hotel di Bandung. Artinya, ekonomi kita bergerak, alhamdulillah,” tuturnya.

Namun, peningkatan aktivitas tersebut juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam penanganan sampah pasca-event.

“Ini jadi PR bersama, apalagi dengan kebijakan pengurangan pengiriman sampah ke luar kota,” ujarnya.

Terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat yang membatasi penyediaan makanan dan minuman dalam kegiatan pemerintahan, ia menilai langkah tersebut berpotensi berdampak pada pelaku UMKM.

“Kalau di Kota Bandung, alhamdulillah untuk konsumsi masih diarahkan agar menggandeng UMKM. Kami juga terus mendorong agar kegiatan pemerintah tidak menggunakan brand besar, tapi melibatkan pelaku usaha kecil,” katanya.

Ia mengakui, kendala yang dihadapi UMKM biasanya terletak pada sistem pembayaran yang tidak langsung.

“UMKM itu hidup dari pendapatan harian, jadi kalau pembayarannya mundur, mereka sulit bertahan. Beberapa daerah seperti Yogyakarta sudah punya kebijakan pembayaran tunai bagi UMKM dalam kegiatan pemerintahan. Kami berharap Bandung bisa meniru itu,” paparnya.

Indri mengatakan, semestinya sistem pembayaran langsung ini bisa juga diterapkan di Kota Bandung. Karena pertumbuhan dan perputaran uang UMKM adalah harian, uang yang mereka dapat hari ini, ya untuk hidup hari ini. Sehingga, Indri menilai jika pembayaran mundur, maka akan menyusahkan mereka.

“Transaksi dengan UMKM ini, bisa menjadi pengecualian sistem transaksi keuangan ya. Seharusnya, mereka bisa dibayar cash,” harapnya. (*)

Live Update