Bandung Targetkan 1.000 RW Mandiri, Kelola Sampah Terintegrasi Juni 2026 – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengebut pembentukan sistem pengelolaan sampah berbasis kewilayahan dengan menargetkan aktivasi 1.000 RW terintegrasi Juni 2026. Langkah ini menjadi strategi utama Pemkot dalam memperkuat penanganan sampah rumah tangga sekaligus mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) musim hujan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjelaskan hingga saat ini telah hampir 500 RW yang mengimplementasikan tiga program unggulan, Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), Buruan Sae (pemanfaatan halaman untuk ketahanan pangan), dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

Menurutnya, sinergi ketiga program tersebut terbukti memperbaiki alur sirkulasi sampah sekaligus mengurangi potensi munculnya sarang nyamuk Aedes aegypti di pemukiman padat.

“Kita terbantu dengan 500 RW yang sudah bergerak. Namun masih ada seribu RW lagi yang perlu diaktifkan agar sistem sirkulernya berjalan merata. Kalau semua terhubung, risiko lingkungan yang memicu DBD bisa ditekan,” ujar Farhan, Selasa (18/11/2025).

Farhan optimistis percepatan bisa dicapai dengan dukungan masyarakat.

“Saya yakin warga Bandung mau bergerak bersama. Tidak mungkin kita berdiri sendiri menghadapi persoalan sebesar ini,” ucapnya.

Menanggapi pertanyaan publik mengenai penyelesaian masalah sampah di tingkat kota, Farhan menegaskan Pemkot Bandung kini mengundang akademisi, peneliti, dan pengusaha yang memiliki gagasan atau teknologi pengolahan sampah untuk terlibat dalam diskusi pemecahan masalah.

“Semua sumber daya yang kita punya sedang dikerahkan. Kota ini terbuka bagi siapa pun yang punya ide untuk pemilahan, pengolahan, pemantauan, atau pemusnahan sampah. Bandung sedang mencari teknologi yang paling sesuai dengan karakter wilayah,” katanya.

Farhan menyebut pemilihan Sekretaris DLH Kota Bandung, Dadang sebagai pengarah strategi merupakan keputusan yang tepat. Dadang dinilai sukses mengembangkan sistem persampahan saat menjabat Camat Bandung Kulon.

“Ilmunya harus diturunkan ke seluruh wilayah. Kita mulai dari TPS sebagai hilir, lalu alurnya naik ke warga. Hulunya nanti beres bersama-sama,” ujar Farhan.

Farhan mengungkapkan dalam skema revitalisasi, Pemkot Bandung menetapkan penyesuaian fasilitas berdasarkan karakter sampah di tiap titik.

Farhan pun menjelaskan TPS berbasis pasar seperti Pasar Gedebage, Pasar Anyar, dan Pasar Caringin akan diperkuat dengan biodigester karena volume sampah organik yang dominan. Di Pasar Caringin, pengelolaan bahkan dilakukan bersama pihak ketiga yang telah mengoperasikan fasilitas pemrosesan organik secara mandiri.

Sementara itu, menurutnya, kawasan lain seperti Tegallega dan Babakan Sari, serta sejumlah titik permukiman padat, sudah mulai memanfaatkan insinerator untuk pemusnahan sampah. Hingga akhir 2025, Pemkot menargetkan 15 unit insinerator berkapasitas 10 ton beroperasi di seluruh kota.

Farhan menambahkan kapasitas penuh baru dapat dicapai setelah proses komisioning sekitar satu bulan pascapemasangan.

“Banyak warga mengira insinerator bisa langsung bekerja penuh sejak hari pertama. Padahal, butuh proses untuk mencapai kontinuitas 24 jam. Tapi kita optimistis seluruh unit berfungsi maksimal sebelum akhir tahun,” jelasnya.

Farhan mengakui periode akhir tahun menjadi momentum paling berat dalam pengelolaan sampah. Peningkatan aktivitas ekonomi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) biasanya memicu lonjakan volume sampah yang signifikan. Ia meminta jajaran DLH, kecamatan, kelurahan, dan para penggerak RW bekerja ekstra dalam dua minggu terakhir tahun ini.

“Akhir tahun ini sangat menantang. Tapi kita punya kemampuan dan komitmen untuk mengatasinya. Kritik warga itu wajar dan penting. Itu tandanya masyarakat ingin ikut membangun kota,” katanya.

Melihat kebutuhan di lapangan, Pemkot juga menargetkan penambahan lima titik insinerator baru pada 2026. Penempatannya akan menyesuaikan peta wilayah yang tingkat penumpukan sampahnya paling tinggi. Di sisi anggaran, Farhan memastikan komitmen Pemkot Bandung tidak berubah.

“Dalam APBD 2025 dan 2026, porsi pembiayaan untuk sektor sampah tetap 4 persen dari total anggaran. Ini menunjukkan keseriusan kita menjaga keberlanjutan layanan persampahan,” ujarnya.(dsn)