Bandung Desak Penanganan Hukum Kebun Binatang – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kisruh hukum yang tak kunjung selesai di tubuh pengelola Kebun Binatang Bandung kembali menjadi sorotan serius Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Ia menegaskan konflik berkepanjangan yang melibatkan Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) kini telah berdampak langsung pada aspek konservasi, terutama kesejahteraan satwa.

Farhan menyebutkan, sejak kasus dugaan korupsi menyeret dua orang dari pihak yayasan hingga terjadi penyitaan dan penyegelan aset oleh Pengadilan Tipikor Bandung, kondisi Kebun Binatang Bandung semakin memburuk. Bukan hanya dari sisi tata kelola, namun juga pada tingkat kesehatan dan keselamatan hewan yang berada dalam pengawasan lembaga tersebut.

“Masalah hukum di Kebun Binatang Bandung ini sudah sangat parah. Yayasan pengelolanya tidak pernah berdamai, dan kini binatang-binatang mulai mati satu per satu,” ungkap Farhan kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Senin (1/7/2025).

Lebih jauh, Farhan juga mengungkap Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola berencana melakukan gugatan hukum baru terkait dualisme kepengurusan di internal yayasan tersebut. Menurutnya, langkah hukum ini semakin memperkeruh situasi, terutama karena substansi utama mengenai konservasi dan perlindungan satwa seolah diabaikan.

Meski prihatin, Farhan menegaskan Pemkot Bandung tidak memiliki kendali langsung atas pengelolaan Kebun Binatang Bandung. Ia menyebut, aset memang tercatat sebagai milik pemerintah kota, tetapi operasional dan kewenangan sepenuhnya berada di bawah pengelolaan yayasan.

“Kami hanya punya asetnya, bukan hak pengelolaan. Semua urusan hukum saya kembalikan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, karena ini sudah sangat serius. Bahkan mantan Sekda kita sampai ditahan sebagai tersangka. Saya pribadi sangat terpukul,” ujar Farhan.

Kondisi yang semakin rumit, Farhan meminta keterlibatan aktif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Ia berharap kementerian segera meninjau ulang perizinan konservasi ex situ, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya, yang selama ini dijalankan oleh pihak yayasan.

“Saya mendesak Menteri Kehutanan meninjau ulang izin pengelolaan konservasi ex situ di Kebun Binatang Bandung. Jangan sampai lembaga konservasi justru menjadi korban dari konflik internal yang tak pernah selesai,” tegasnya.

Farhan juga mengungkapkan fakta mengejutkan lainnya. Sejak tahun 2003, pihak yayasan tidak pernah membayarkan sewa kepada Pemerintah Kota Bandung, meskipun di dalam area Kebun Binatang terdapat aset dan tanah milik pemerintah. Hal ini memperkuat asumsi tata kelola yang dijalankan oleh pengelola tidak transparan dan tidak akuntabel.

“Yayasan ini tidak pernah membayar sewa sejak 2003. Padahal tandatangan kontraknya ada, tanahnya milik pemerintah, tapi tidak pernah ada setoran ke kas daerah,” ujar Farhan.

Menurut Farhan, keberadaan Kebun Binatang Bandung seharusnya menjadi bagian dari ekosistem pendidikan dan konservasi di Kota Bandung. Namun, persoalan hukum yang terus menumpuk menghambat fungsi tersebut. Ia menilai, sudah waktunya pemerintah pusat turun tangan untuk mengurai benang kusut yang membelit pengelolaan kebun binatang tertua di Indonesia itu.

“Kita tidak bisa biarkan satwa-satwa ini menjadi korban dari konflik manusia. Negara harus hadir. Pemerintah pusat harus bertindak. Ini bukan sekadar urusan yayasan atau pemkot, ini soal tanggung jawab moral terhadap konservasi satwa,” pungkas Farhan.(dsn)