Bandung Barat Rawan Bencana, DKPP KBB Siapkan Cadangan Pangan Pemerintah Desa – Radar Bandung – Hack.AC.ID

Hack.AC.ID- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bandung Barat mengoptimalkan program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Desa di wilayahnya.

Kepala DKPP KBB, Lukmanul Hakim menjelaskan, cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan bagi masyarakat.

“Cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu,” katanya,Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, cadangan pangan memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat, penanganan stunting dan pengendalian infllasi serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah.

“Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). CPPD terdiri dari CPP Desa, CPPD Kabupaten/Kota, dan CPPD Provinsi,” katanya.

“Dalam hal pengadaannya semua CPPD harus berasal dari produksi pangan dalam negeri (pasal 27 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat setempat,” Imbuhnya.

Masih kata dia, mengingat Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang rawan bencana, seperti bencana meletusnya gunung berapi, gempa bumi tektonik dan vulkanik, banjir bandang, serta tanah longsor.

“Insiatif penyediaan CPPD Kabupaten Bandung Barat merupakan langkah nyata dari implementasi Undang-Undang Pangan untuk mengatasi masalah pangan yang dihadapi daerah,” katanya.

“Hal ini juga didasarkan data bencana alam yang cukup signifikan, seperti gempa bumi, banjir pada setiap tahunannya, dan juga masalah pangan akibat rendahnya akses masyarakat terhadap pangan,” sambungnya.

Ia menegaskan, tujuan adanya CPP Desa tersebut untuk meningkatkan penyediaan Cadangan Pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil, memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana. Sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar.

“Selain itu juga meningkatkan akses pangan Kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada wilayah terisolir atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan dan eningkatan gizi masyarakat,” tandasnya. (KRO)

Live Update