Awasi Kasus PT BDS, DPRD Kab Bandung Siapkan Pansus – Radar Bandung – Hack.AC.ID

RADARBANDUNG.ID, SOREANG-  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap kasus dugaan gagal bayar yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bandung Daya Sentosa (BDS).

Sejumlah fraksi di DPRD mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) agar persoalan yang merugikan vendor miliaran rupiah tidak berhenti hanya pada proses hukum.

Kasus PT BDS telah menjadi sorotan sejak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Tindakan tegas dilakukan dengan penggeledahan di kantor PT BDS di Gedung Baznas Center, Soreang, pada 20 Agustus 2025, serta di rumah Direktur Utama PT BDS, Yanuar Budi Norman.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi Sukmana, menjelaskan, pembentukan Pansus masih menunggu keputusan Badan Musyawarah (Bamus).

“Pansus ini penting, karena masalah BDS bukan hanya soal hubungan bisnis dengan vendor, tetapi juga menyangkut tata kelola BUMD dan kepercayaan publik pada pemerintah daerah,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Menurut Faisal, DPRD tidak boleh hanya pasif menunggu hasil penyidikan aparat penegak hukum. Dengan Pansus, DPRD bisa menggali keterangan dari manajemen BDS, mengevaluasi pengawasan Pemkab terhadap BUMD, serta mengeluarkan rekomendasi kebijakan yang lebih menyeluruh.

“Hingga kini Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, belum menyampaikan sikap resmi terkait pembentukan Pansus. Namun mayoritas fraksi sudah memberi sinyal positif agar langkah itu segera ditempuh,” ungkap dia.

Pihaknya mengatakan, pansus diharapkan menjadi sarana DPRD untuk memastikan hak-hak vendor terlindungi, sekaligus memberi jalan keluar yang adil.

“Jangan sampai masalah ini hanya jadi urusan hukum, sementara dampak sosial dan ekonominya tidak teratasi,” tambah Faisal.

Desakan serupa sebelumnya datang langsung dari para vendor yang mengaku tidak menerima pembayaran dari BDS. Mereka bahkan memasang karangan bunga di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bandung sebagai simbol tuntutan agar wakil rakyat turun tangan.

Vendor menilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp105,4 miliar dari pengadaan boneless dada (BLD) ayam pada 2024 itu bukan hanya urusan bisnis semata. Mereka menganggap kegagalan BDS membayar kewajiban berimbas pada runtuhnya kepercayaan pengusaha lokal terhadap BUMD milik daerah.

Selain itu, keberadaan Pansus juga diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan BUMD. Mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel dianggap mutlak agar kasus serupa tidak lagi terjadi.

Dengan dinamika yang terus berkembang, publik menunggu langkah nyata DPRD Kabupaten Bandung. Apakah Pansus benar-benar dibentuk, atau kasus PT BDS hanya akan diserahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum tanpa pengawalan politik yang kuat. (kus)